Published by Aditya Kurniawan • 09 Nov 10:12
eproc 5515x dilihat
Berita

LKPP dan BSSN Tanda Tangani Nota Kesepahaman Terkait Keamanan Sistem Informasi


Jakarta – Keamaman Informasi, Perlindungan informasi dan transaksi elektronik menjadi isu penting di era digital dan pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini, oleh karena itu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melakukan penandatanganan nota kesepahaman yang berisi 5 poin penting, yaitu :
 
  1. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik;
  2. Pengamanan teknologi informasi dan kominikasi;
  3. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki oleh LKPP dan BSSN;
  4. Pertukaran informasi; dan
  5. Pemanfaatan lain yang disepakati oleh LKPP dan BSSN.
Dalam sambutannya Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian menjelaskan penandatangana nota kesepahaman ini merupakan langkah awal dalam merealisasikan peran BSSN dalam pengamanan, pertukaran informasi, dan transaksi elektronik melalui pemanfaatan sertifikat elektronik. “Penandatangan MOU ini merupakan langkah awal dalam merealisasikan peran BSSN dalam pengamanan, pertukaran informasi dan transaksi elektronik melalui pemanfaatan sertifikat elektronik, pengamanan teknologi informasi dan komunikasi, serta peningkatan dan pengimbangan sumber daya manusia yang ada di BSSN maupun LKPP,” Jelas Hinsa Siburian.

Beliau juga mengatakan dengan adanya penandatangan ini BSSN, LKPP, dan Instansi Pemerintah lainnya bisa bersama-sama menyadari pentingnya keamanan informasi, khususnya dalam implementasi teknologi informasi dilingkungan pemerintah, sehingga tata kelola pemerintah yang bersih, tertib, transparan dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya bisa terwujud melalui SPBE ini.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Roni Dwi Susanto mengatakan tantangan kedepan terkait dengan keamanan sistem informasi semakin besar, tinggi, dan masif, terlebih nilai pengadaan barang/jasa senilai 1.153 triliun ditahun 2019 yang diproses secara elektronik, dan ini membutuhkan bukan hanya aplikasi yang handal tapi pembuatnya harus berintegritas, karena serangan hacker tidak hanya untuk mencari pemenang saja, tapi ada juga yang hanya ingin mengganggu.

Roni Dwi Susanto berharap dari penandatanganan ini dapat meningkatkan kolaborasi antara LKPP dengan BSSN khususnya dalam keamanan sistem informasi. “Oleh karena itu jaminan keaamanan informasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi hal yang mutlak, kami berharap kolaborasi antara LKPP dan BSSN khussusnya dalam keamanan informasi dapat semakin kita tingkatkan,” tutup Roni.

MOUNota KesepahamanLKPP dan BSSNMOU LKPP Dan BSSN
Share on Social Media

Category

Popular

98705x dilihat
LKPP Resmi Keluarkan Format Standar Dokumen Pengadaan Terbaru
76214x dilihat
E-katalog LKPP Tambah Fitur Fasilitas Pelayanan Informasi
53384x dilihat
Identifikasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) SPSE v4.4
33595x dilihat
Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP)
26377x dilihat
Rapat Implementasi SPSE 3 dan 4

New

13 Jun 14:05
Percepat Transormasi Digital PBJ, Dir. SPD Selenggarakan BIMTEK LPSE SPSE untuk 4 DOB Papuas
27 Feb 13:22
Pemberitahuan Migrasi Server LPSE Kab.Lumajang
16 Nov 15:15
Pemberitahuan Gangguan Teknis Server LPSE Kota Bukittinggi
15 Nov 13:51
LKPP Serahkan 17 Standar LPSE dan Apresiasi Atas Pencapaian Tingkat Kematangan UKPBJ Level Proaktif Kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI
31 Oct 09:24
Pemberitahuan Maintenance Server LPSE Kota Tangerang Selatan