Published by Andri Priyo Utomo • 30 Mar 07:22
eproc 1130x dilihat
Aplikasi

Pengusaha Kecil dan Menengah Bisa Ikut Jadi Penyedia Barang/Jasa di Pemerintahan


Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintahan harus memenuhi tujuh prinsip, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Untuk memenuhi prinsip tersebut, pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

Seperti yang sudah diketahui bersama bahwa setiap tahunnya, anggaran pengadaan barang dan jasa untuk pemerintahan sudah diatur dalam APBN. Berdasarkan data APBN 2015, anggaran belanja pengadaan Kementerian dan Lembaga sebesar Rp 529,4 triliun dan anggaran belanja pengadaan daerah sebesar Rp 454 triliun. Dari total dana yang ada, sekitar 55,82 persen diperuntukkan bagi belanja barang/jasa pemerintah.

Dengan dana sebesar itu, kesempatan para pengusaha mencicipi APBN tentu besar. Untuk itu, sejak tahun 2008, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dibentuk oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai garda terdepan dalam mengawal dan memfasilitasi proses sistem pengadaan yang kredibel.

Sampai saat ini sudah terbntuk sebanyak 636 LPSE yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Sebanyak 404 ribu pelaku usaha terlibat aktif dalam 543 ribu paket yang sudah dilelangkan.

Walaupun dengan jumlah yang besar, ternyata masih banyak pengusaha yang masih terpinggirkan, sulit berkembang, dan ketinggalan informasi berkaitan dengan teknologi informasi. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan tentang cara mengembangkan usaha mereka, terutama dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Saat ini, teknologi Informasi merupakan alat terbaik yang digunakan oleh pemerintah dalam pengadaan barang jasa. Dengan beberapa aplikasi yang sangat user friendly, penyedia dapat ikut dalam pengadaan barang jasa pemerintah.

Cukup dengan mendaftar di dalam sistem, sering membuka inbox di sistem, penyedia dapat diundang otomatis oleh sistem yang digunakan entitas pengadaan untuk ikut berpartisipasi di dalam sistem pengadaan barang jasa pemerintah.

Seperti dengan menggunakan Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) atau vendor mangement systemSIKaP merupakan aplikasi yang memuat data atau informasi kinerja penyedia barang/jasa di pemerintah.

Informasi tersebut meliputi data mengenai identitas, kualifikasi, dan riwayat kinerja penyedia. Informasi ini merupakan serangkain data yang dijadikan sebagai data baseuntuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan kinerja penyedia barang jasa pemerintah.

Fungsi SIKaP untuk mendapatkan penyedia yang benar kualified berdasarkan jenis atau kompetensi usaha yang dimilikinya, memudahkan segala proses penghitungan jumlah penyedia, memudahkan proses pengolahan data penyedia, dan dapat memusatkan data penyedia di seluruh Indonesia.

SIKap memungkinkan pemerintah mempunyai daftar penyedia yang sudah sangat jelas identitas pokok, Surat  Ijin Usaha, informasi tentang pajak, akta pendirian, pemilik, tenaga ahli yang dimiliki, status peralatan, dan pengalaman. Penyedia juga mempunyai preferensi, apakah penyedia ingin mendapatkan pekerjaan di seluruh wilayah Indonesia, atau penyedia hanya ingin mendapatkan pekerjaan di wilayah tertentu saja.

Penyedia juga diberikan kebebasan untuk ikut pengadaan barang/jasa pemerintah dalam batasan rupiah tertentu sesuai Harga Perkiraan Sendiri (HPS), bahkan penyedia dapat menentukan sendiri jenis pengadaan yang memang menjadi pilihan bisnis utamanya. Dengan mengisi SIKaP, penyedia berhak masuk dalam kriteria pilihan sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Berikut alur proses pengisian LKPP :

 

-
 

 

Kelebihan dari aplikasi ini ialah setiap penyedia sangat mungkin ikut dan diundang oleh pemerintah dalam pelaksanaan percepatan pengadaan. Aplikasi yang dikenal saat ini adalah aplikasi elektronik tender cepat.

Dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa pemerintah dapat mencari penyedia terbaik di SIKaP, proses prakualifikasi dikurangi dan mempercepat proses lelang, dengan ketentuan paling cepat tiga hari.

Aplikasi e-Tender Cepat dan Aplikasi SIkaP saling bekerja sama, sehingga memungkin penyedia cukup membuka inbox pada dashboard masing-masing, dan undangan untuk ikut menawar harga di pengadaan barang/jasa pemerintah berduyun-duyun datang di depan mata.

Selama ini banyak pengusaha merasa peluang usaha di pengadaan barang jasa pemerintah masih sangat kecil, hal tersebut karena ketidakpahaman atas prosedur yang harus diikuti. Berikut bagan alur sederhana yang dilakukan oleh pengusaha baik pengusaha baru, maupun pengusaha yang sudah biasa ikut di pemerintah :

 

-
 

 

Dengan adanya SIKaP diharapkan pengusaha nasional, terutana pengusaha kecil dan menengah dapat menyadari bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah ladang yang menjanjikan dalam berusaha sekaligus membangun kesejahteraan masyarakat. Sebuah amanat partisipatif untuk memanggil anak bangsa dalam berusaha yang harus diikuti dengan ketelatenan, kesabaran, kegigihan, dan integritas untuk Indonesia yang lebih baik. (Hermawan)

Sumber: http://biz.kompas.com/read/2016/03/29/160443028/Pengusaha.Kecil.dan.Menengah.Bisa.Ikut.Jadi.Penyedia.Barang.Jasa.di.Pemerintahan


Share on Social Media

Category

Popular

26386x dilihat
LKPP Resmi Keluarkan Format Standar Dokumen Pengadaan Terbaru
17328x dilihat
Kemenpar Gelar Workshop Aplikasi SPSE V 4, E-Lelang Cepat, SIKaP dan e-Purchasing Versi 4
17087x dilihat
Melalui Training ISO 27001: 2013 LPSE Tingkatkan Kapasitas Manajerial Keamanan Informasi
15904x dilihat
Rapat Implementasi SPSE 3 dan 4
15214x dilihat
Sosialisasi Perpres 54/2010 dan Perubahannya dalam Implementasi pada Aplikasi SPSE bagi Auditor

New

22 Nov 12:49
Informasi Akses Domain LPSE Kabupaten Nagekeo
15 Nov 10:58
LKPP Raih Dua Penghargaan dalam Digital Culture Excellence Award 2021
09 Nov 16:57
Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) dan Agregasi Data Penyedia (ADP)
25 Oct 15:02
FESTIVAL PENGADAAN DIGITAL, PEKAN SPSE UNTUK SPBE
13 Oct 10:16
KEBIJAKAN MUTU Layanan Dukungan Pengguna SPSE, Direktorat PSPSE