Ditulis oleh Aditya Kurniawan • 09 Nov 10:12
eproc 1043x dilihat
Berita

LKPP dan BSSN Tanda Tangani Nota Kesepahaman Terkait Keamanan Sistem Informasi


Jakarta – Keamaman Informasi, Perlindungan informasi dan transaksi elektronik menjadi isu penting di era digital dan pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini, oleh karena itu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melakukan penandatanganan nota kesepahaman yang berisi 5 poin penting, yaitu :
 
  1. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik;
  2. Pengamanan teknologi informasi dan kominikasi;
  3. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki oleh LKPP dan BSSN;
  4. Pertukaran informasi; dan
  5. Pemanfaatan lain yang disepakati oleh LKPP dan BSSN.
Dalam sambutannya Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian menjelaskan penandatangana nota kesepahaman ini merupakan langkah awal dalam merealisasikan peran BSSN dalam pengamanan, pertukaran informasi, dan transaksi elektronik melalui pemanfaatan sertifikat elektronik. “Penandatangan MOU ini merupakan langkah awal dalam merealisasikan peran BSSN dalam pengamanan, pertukaran informasi dan transaksi elektronik melalui pemanfaatan sertifikat elektronik, pengamanan teknologi informasi dan komunikasi, serta peningkatan dan pengimbangan sumber daya manusia yang ada di BSSN maupun LKPP,” Jelas Hinsa Siburian.

Beliau juga mengatakan dengan adanya penandatangan ini BSSN, LKPP, dan Instansi Pemerintah lainnya bisa bersama-sama menyadari pentingnya keamanan informasi, khususnya dalam implementasi teknologi informasi dilingkungan pemerintah, sehingga tata kelola pemerintah yang bersih, tertib, transparan dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya bisa terwujud melalui SPBE ini.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Roni Dwi Susanto mengatakan tantangan kedepan terkait dengan keamanan sistem informasi semakin besar, tinggi, dan masif, terlebih nilai pengadaan barang/jasa senilai 1.153 triliun ditahun 2019 yang diproses secara elektronik, dan ini membutuhkan bukan hanya aplikasi yang handal tapi pembuatnya harus berintegritas, karena serangan hacker tidak hanya untuk mencari pemenang saja, tapi ada juga yang hanya ingin mengganggu.

Roni Dwi Susanto berharap dari penandatanganan ini dapat meningkatkan kolaborasi antara LKPP dengan BSSN khususnya dalam keamanan sistem informasi. “Oleh karena itu jaminan keaamanan informasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi hal yang mutlak, kami berharap kolaborasi antara LKPP dan BSSN khussusnya dalam keamanan informasi dapat semakin kita tingkatkan,” tutup Roni.

MOUNota KesepahamanLKPP dan BSSNMOU LKPP Dan BSSN

Kategori

Populer

23180x dilihat
LKPP Resmi Keluarkan Format Standar Dokumen Pengadaan Terbaru
15842x dilihat
Melalui Training ISO 27001: 2013 LPSE Tingkatkan Kapasitas Manajerial Keamanan Informasi
15615x dilihat
Kemenpar Gelar Workshop Aplikasi SPSE V 4, E-Lelang Cepat, SIKaP dan e-Purchasing Versi 4
14175x dilihat
Rapat Implementasi SPSE 3 dan 4
13927x dilihat
Sosialisasi Perpres 54/2010 dan Perubahannya dalam Implementasi pada Aplikasi SPSE bagi Auditor

Terbaru

21 May 15:50
PEMBERITAHUAN - LPSE Support
21 May 14:32
PEMBERITAHUAN - Gangguan LPSE Support
20 May 11:25
Pengumuman Penghentian Sementara Layanan SPSE Kab.OKU
19 May 10:42
FITUR SIKAP - HELPDESK LPSE
18 May 11:39
Tingkatkan Keamanan Akun Pengguna, SPSE Kini ada Fitur Password Meter