Ditulis oleh Aditya Kurniawan • 10 Jul 10:46
eproc 4515x dilihat
Berita

LKPP Mendapat Opini WTP dari BPK


Jakarta – Lembaga  Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kembali mendapatkan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemerikasaan Keuangan tahun 2014, yang diselenggarakan pada Kamis (09/07) di Auditorium BPK, di Jakarta . Ini adalah kali keempat LKPP mendapatkan Opini WTP dari BPK, sejak LKPP mengelola anggaran secara mandiri pada tahun 2010.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun 2014 dilakukan oleh Anggota II BPK RI, Agus Joko Pramono kepada Kepala LKPP Agus Prabowo. Dalam kesempatan ini Agus Joko Pramono selaku Anggota BPK II mengapresaisi Komitmen dan Usaha Kementerian dan Lembaga yang telah mengelola penggunaan keuangan Negara dengan baik yang dibuktikan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Agus juga menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan ada empat indikator atau Kriteria yang harus perhatikan. Salah satunya kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

 “Sesuai dengan ketentuan UU, pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan melalui empat kriteria, yakni kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi laporan keuangan, efektifitas Sistem Pengendalian Intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” Jelas Agus.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan, Bambang P.S. Brojonegoro menekankan adanya proses panjang yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan dan pelaporan dapat ditingkatkan transparansinya, baik dari posisi pendapatan, belanja dan aset, untuk dilaporkan sesuai perubahan.

Selain LKPP, Kementerian lain yang menerima Laporan Hasil Pemeriksaan adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi & UKM, Bendahara Umum Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Sumber : www.lkpp.go.id


Kategori

Populer

52119x dilihat
LKPP Resmi Keluarkan Format Standar Dokumen Pengadaan Terbaru
23455x dilihat
Melalui Training ISO 27001: 2013 LPSE Tingkatkan Kapasitas Manajerial Keamanan Informasi
23360x dilihat
Rapat Implementasi SPSE 3 dan 4
23279x dilihat
Kemenpar Gelar Workshop Aplikasi SPSE V 4, E-Lelang Cepat, SIKaP dan e-Purchasing Versi 4
22479x dilihat
Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP)

Terbaru

16 Nov 15:31
Pemberitahuan Migrasi Server LPSE Kabupaten Bulungan
16 Nov 15:15
Pemberitahuan Gangguan Teknis Server LPSE Kota Bukittinggi
15 Nov 13:51
LKPP Serahkan 17 Standar LPSE dan Apresiasi Atas Pencapaian Tingkat Kematangan UKPBJ Level Proaktif Kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI
31 Oct 09:24
Pemberitahuan Maintenance Server LPSE Kota Tangerang Selatan
04 Oct 09:01
Gangguan LPSE Kabupaten Landak 27 September 2022