Ditulis oleh Aditya Kurniawan • 14 Apr 11:20
eproc 3655x dilihat
Berita

LKPP, ICW dan IAPI Perpanjang Kerja Sama Pemantauan Pengadaan


Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) memperpanjang kerjasama pemantauan pengadaan barang/jasa pemerintah baik di kementerian, lembaga ataupun di pemerintah daerah (K/L/D/I).  

Kerjasama ini dituangkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilakukan di Jakarta, Senin (13/04) selang dua tahun setelah penandatanganan MoU yang pertama di bulan Maret 2013 silam.

Nota Kesepahaman ditandatangani oleh  Kepala LKPP Agus Rahardjo, Koordinator ICW Adnan Topan Husodo, dan Ketua III Bidang Kelembagaan Organisasi dan Dana IAPI Willem Siahaya. Dalam Nota Kesepahaman disepakati untuk melakukan pemantauan terhadap pengadaan barang/jasa secara elektronik. Implementasi pemantauan dituangkan melalui layanan www.opentender.net.

Layanan opentender.net yang dikelola ICW mengambil data lelang elektonik dari sistem smart report LKPP.  ICW kemudian mengolah data-data tersebut untuk memetakan potensi korupsi dan ditayangkan dalam bentuk tabel yang bisa diakses oleh masyarakat.  Diharapkan dengan sistem ini potensi korupsi di sektor pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan karena seluruh masyarakat ikut mengawasi.

Koordinator ICW Adnan mengatakan aplikasi www.opentender.net dapat meningkatkan partisipasi publik untuk memonitoring pengadaan barang dan jasa yang merupakan sektor yang paling rawan korupsi.

"Monitoring melalui elektronik ini sangat penting untuk menarik partisipasi publik dalam memantau proses pengadaan barang dan jasa di Kementerian, Lembaga, dan Pemda. Apalagi, hasil pantauan ICW menunjukkan bahwa 60% kasus korupsi terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa," ujar Adnan.

Kepala LKPP Agus Rahardjo menyambut baik perpanjangan kerjasama ini. Ia berharap agar layanan ini bisa diperluas tidak hanya mengawasi tender pengadaan barang/jasa, tetapi juga proses pengadaan lainnya sebagaimana diatur dalam perpres pengadaan, seperti penunjukkan langsung, pengadaan langsung, swakelola ataupun e-purchasing.

"Nama aplikasi ini perlu diperluas sehingga tidak hanya monitoring terkait tender tetapi semua hal yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, termasuk penunjukkan langsung yang juga rawan korupsi. Meski sudah diatur dalam perpres, namun tidak mungkin prosesnya terjadi penyimpangan. Siapa tahu barang yang dibeli harganya lebih mahal dari harga pasaran," tandasnya.

Agus juga mendorong ICW dan lembaga lainnya untuk terus mengkampanyekan antikorupsi di lembaga dan kementerian serta pemerintah daerah dengan mengikuti proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

"K/L/D/I  30 persen yang memasukkan mekanisme pengadaan barang dan jasa ke dalam sistem elektronik. Yang harus kita dorong adalah 70 persen yang lainnya harus ikut juga sistem elektronik," tegasnya.

Ketua IAPI Ikak Patriastomo menekankan aspek kompetensi dan integritas dari pengelolah barang dan jasa dengan adanya aplikasi www.opentender.net. Menurutnya, para pengelola akan menunjukkan kompetensi dan integritasnya dengan apliakasi ini.

"Yang jelas para pengelola barang dan jasa akan teliti karena mereka merasa diawasi oleh publik melalui aplikasi www.opentender.net. Singkatnya, jangan main-main karena kita semua diawasi, dan mudah-mudahan penyimpangan menjadi berkurang," pungkasnya. (fan/gih)

 

sumber : www.lkpp.go.id


Kategori

Populer

22001x dilihat
LKPP Resmi Keluarkan Format Standar Dokumen Pengadaan Terbaru
15721x dilihat
Melalui Training ISO 27001: 2013 LPSE Tingkatkan Kapasitas Manajerial Keamanan Informasi
15482x dilihat
Kemenpar Gelar Workshop Aplikasi SPSE V 4, E-Lelang Cepat, SIKaP dan e-Purchasing Versi 4
14062x dilihat
Rapat Implementasi SPSE 3 dan 4
13812x dilihat
Sosialisasi Perpres 54/2010 dan Perubahannya dalam Implementasi pada Aplikasi SPSE bagi Auditor

Terbaru

26 Apr 12:59
Direktorat Pengembangan SPSE LKPP Gelar Ngopi SPSE
19 Apr 15:48
PERUBAHAN PIC LKPP
16 Apr 13:40
NGOPI SPSE (Ngobrol Pengembangan dan Implementasi SPSE)
14 Apr 13:25
PEMBERITAHUAN Cara Mengatasi Kendala PPK saat Membuat Paket
14 Apr 10:36
LKPP Tandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan BPS di Bidang Pemanfaatan Data Klasifikasi Usaha