Ditulis oleh Aina Isnaini • 3 Mei 09:17
183 0
Berita

Sosialisasi Harmonisasi Kebijakan Zona Perdagangan Bebas Terhadap e-Katalog Dan e-Purchasing


Batam - Melihat perkembangan katalog elektronik yang memberikan pengaruh positif terhadap keefektivitasan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah selama lebih dari 10 tahun, LKPP terus berupaya melakukan perbaikan maupun pengembangan tidak hanya internal kelembagaan, akan tetapi melalui kebijakan-kebijakan yang bisa diterapkan pada seluruh wilayah Indonesia.

“Kita semua sama-sama melihat bahwa terjadi perubahan dari era dulu sebelum ada katalog. Semua barang harus lelang, kecuali dengan besaran tertentu boleh tunjuk langsung. Apa yang terjadi dulu jadi mengada-ada jadi dipecah-pecahlah, sehingga jadi kecil-kecil, sehingga mengakibatkan pengadaan barang kita tidak efisien tidak efektif. Sekarang dengan ada katalog ini kita bisa bilang langsung dengan cepat tanpa batasan harga, Itu kuncinya,” ungkap Sekretariat Utama, Salusra Widya, saat menyapa para peserta.

Sosialisasi yang berlangsung pada 19 April, mengundang para peserta dari LPSE dan SKPD Batam, Bintan, dan Karimun, dan tak ketinggalan adalah para penyedia perangkat komputer. Dalam sambutannya, Salusra Widya juga menegaskan bahwa kedepannya daerah FTZ perlu kebijakan yang berbeda dengan daerah lainnya, agar lebih mudah dalam bertransaksi.

“Sehingga dalam perjalanannya kita lihat, oohh... ternyata ada kasus seperti sekarang di daerah free trade zone. Ya namanya free trade zone tentu aturannya beda dengan aturan lain-lain yang diluar free trade zone. Walaupun sebenarnya tidak banyak juga free trade zone di Indonesia ini,” tegasnya.


Tidak hanya para LPSE, SKPD, dan penyedia perangkat komputer. Sosialisasi yang digagas LKPP ini juga menggandeng langsung KPP Madya Batam, yang diwakili oleh Account Representative, Gading Dwisakti dan Dandy Brassinga.

Dengan begitu diskusi bersama antar pihak-pihak terkait bisa mengupas tuntas tentang FTZ yang bisa memberikan solusi dan pertimbangan LKPP dalam menyusun kebijakan khusus untuk Free Trade Zone.

“Kami mengharapkan dari hasil pertemuan kita hari ini yang berlangsung bisa sampai sore bahwa kita bisa menemukan pola itu, kita bisa menemukan perbaikan-perbaikan di katalog kita dan juga menemukan perbaikan-perbaikan cara belanja ibu bapak yang akan belanja karena aturan free trade zone ini,” terang Ilus, sapaan akrabnya.

Semakin maraknya penggunaan Katalog, menunjukan penggunaan katalog elektronik begitu digemari karena memberikan kemudahan serta efisiensi pada institusi. LKPP mencatat penggunaan katalog sebagai transaksi pengadaan terus meningkat tiap tahunnya.

“Dengan berjalannya katalog ini, sudah berlangsung beberapa tahun ternyata signifikan sekali peningkatan belanja melalui katalog. Menurut data kami, yang lewat katalog online yang bukan e-purchasing, disini ada 2 topik e-katalog dan e-purchasing. Kalau yang katalog dari data kami dari 2016 3,3 Triliun dan 2017 sudah 6,4 Triliun se-Indonesia. Diperkirakan 2018, ya kalau lihat tren begini bisa lebih dari 10 Triliun yang kita belanja lewat katalog online,” tambah Ilus di Hotel Holiday Inn Batam

Data akan peningkatan penggunaan yang signifikan, tentunya perlu dibarengi dengan pemantauan kepatuhan akan proses transaksinya oleh tim pengelolaan katalog, seperti yang diutarakan oleh Kasubdit Pengelolaan Katalog, Dwi Satrianto, dihadapan para Peserta sosialisasi.

“Termasuk di dalam pengelolaan katalog adalah ketika sudah masuk instansi pemerintah adalah bagaimana kepatuhan teman-teman barang dan jasa ketika melaksanakan e-purchasing sampai dengan serah terima kepada instansi pemerintah tersebut.”


Dwi Satrianto juga menegaskan akan adanya addendum yang mengatur akan sanksi dan aturan main di katalog elektronik, khususnya onlineshop.

“Beberapa pelanggaran tersebut nantinya akan disebutkan seperti ada di kontrak seperti teguran pertama, kedua, dan ketiga. Pemutusan kontrak atau tidak, akan dilakukan setelah adanya klarifikasi terlebih dahulu dari pihak penyedia,” tegas Dwi.

Pada sesi kedua, sosialisasi juga diisi oleh narasumber, KPP Madya Batam, Gading Dwisakti dan Dandy Brassinga, yang dalam kesempatannya menggarisbawahi akan perlunya aturan baru oleh LKPP yang berhubungan dengan perdagangan barang dan jasa dikawasan free trade zone.

“Terdapat beberapa permasalahan yang perlu dibahas dalam perdagangan barang dan jasa di free trade zone (FTZ). Penentuan harga di FTZ umumnya tidak ada biaya pajak dan ppn, hal ini perlu diiformasikan mengenai hal tersebut dengan penyedia, sehingga dapat mengevaluasi produk, harga, dan penyesuaian dalam pembayaran. Selanjutnya diperlukan skema harga nasional, kabupaten, dan nasional karena tidak semua wilayah di Kepulauan Riau juga sebagai FTZ. Dalam prosesnya juga diperlukan untuk terbebas dari audit karena dalam prosesnya pembayaran tidak dikenakan pajak,” ungkapnya.

Dengan penjelasan yang diberikan KPP Madya Batam, diharapkan penyedia perangkat komputer bisa lebih mengerti akan aturan transaksi dalam proses pembebasan pajak hingga teknis tata cara pemotongan pajak yang telah dipaparkan. (Ai)

Lihat juga : LKPP Jalin Diskusi dengan Perhimpunan Agen Tunggal Alat Berat Indonesia
Silakan login untuk menuliskan komentar.
Loading