Ditulis oleh Aina Isnaini • 14 May 16:04
ekatalog 320x dilihat
Katalog

Persiapkan Perpres Baru, LKPP Sosialisasi Katalog Elektronik dan E-Purchasing Di Kota Malang


Malang – Segera diluncurkannya Peraturan Presiden Baru No. 16 tahun 2018 pada 1 Juli mendatang, LKPP terus gencar dalam mensosialisasikan isi dari Perpres yang akan digunakan sebagai acuan baru dalam proses pengadaan barang atau jasa pemerintah.

Kegiatan yang dilaksanakan di Kota Malang, oleh Subdit Riset dan Kontrak ini memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan akan proses katalog elektronik dan e-Purchasing baik katalog nasional maupun daerah yang berkaitan dengan Peraturan Presiden Baru No. 16 tahun 2018, serta Peraturan yang masih berkaitan dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2016.

Terlebih lagi dalam proses pengadaan, LKPP masih menemukan kekeliruan yang sering terjadi dalam tata cara penerapan katalog elektronik. Dengan pelaksanaan sosialisasi yang digelar, diharapkan bisa meluruskan tata cara pelaksanaan e-Purchasing yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia, Imanuddin Azhari, dalam sambutannya pada pembukaan acara di depan seluruh peserta sosialisasi “Selain itu, kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan karena masih banyak ditemukan permasalahan dalam penyelenggaraan katalog elektronik e-Purchasing,” ujar Imam.

Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (03/05), di Golden Tulip Holland Resort Batu, diisi dengan dua sesi. Sesi pertama dimulai dengan penyampaian materi peran LKPP dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah, serta keterkaitan bisnis proses katalog elektronik e-Purchasing yang mengalami pembaruan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Penyampaian materi pertama disampaikan langsung oleh Eko Rinaldo Octavianus selaku Kasubdit Riset dan Kontrak yang dalam kesempatannya menyampaikan peran penting LKPP dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perekonomian nasional.

“Pengadaan barang atau jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Sehingga diperlukan pengaturan yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan,” kata Eko.


Lihat Juga : LKPP Menerima Kunjungan World Bank dalam Rangkaian Kegiatan Assessment


Ia juga menyampaikan adanya perubahan kebijakan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang perlu diketahui bersama oleh para peserta sosialisasi, yang diantaranya : tujuan pengadaan, pekerjaan terintegrasi, perencanaan pengadaan, agen pengadaan, konsolidasi pengadaan, swakelola, repeat order, e-reserve auction, pengecualian dalam e-purchasing, penelitian, e-marketplace,  dan layanan penyelesaian sengketa.

Pada sesi selanjutnya para peserta yang berjumlah 123 peserta dari Perangkat Daerah, 46 peserta dari Kementerian, dan 10 peserta dari Lembaga Pemerintahan ini diberikan kesempatan untuk berdiskusi pada forum tanya jawab. Hadirnya Kasubdit Riset dan Kontrak ditengah-tengah para peserta dirasa sangat membantu dalam menjawab kendala-kendala yang dihadapi para Satuan Kerja pada tahap pelaksanaan e-Purchasing. 

Pada sesi kedua, penjelasan akan Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan e-Purchasing, disampaikan oleh Donald Sutanto Panjaitan yang menyampaikan lebih jelas akan kebijakan dari setiap alur proses pengadaan barang atau jasa pada katalog elektronik, serta pengecualian yang bisa terjadi dalam pembelian melalui e-Purchasing.

Tidak hanya pengenalan akan Katalog Nasional saja, akan tetapi pengenalan katalog Sektoral dan Katalog Lokal juga tak luput dari penyampaian narasumber yaitu Muhamad Saifudin selaku Penelaah Pengadaan Barang/Jasa.

Dengan tujuan untuk mendorong penggunaan Katalog Nasional, Katalog Sektoral, serta Katalog Lokal sebagaimana yang diamanatkan pada Perpres terbaru No. 16 Tahun 2018, ketiganya memiliki peran penting yang berbeda. Salah satunya adalah Katalog Lokal dimana perannya membantu untuk membangkitkan peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada masyarakat daerah.

Dengan begitu cita-cita pembangunan nasional serta kemandirian ekonomi dapat bergerak dengan baik melalui sektor strategis ekonomi lokal yang ada. (Ai)

 


Kategori

Populer

955x dilihat
PT Philips Indonesia Commercial Adakan Program Promosi
606x dilihat
Pentingnya Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Baik
546x dilihat
Gangguan Teknis Aplikasi SiRUP LKPP
356x dilihat
LKPP Laksanakan Proses Evaluasi Klarifikasi dan Evaluasi Administrasi Serta Pembuktian Kualifikasi Alat Kesehatan 2018
346x dilihat
Persiapan Rilis SPSE 4.3 Seksi Pengembangan Aplikasi SPSE Gelar Usability Testing

Terbaru

14 Aug 14:01
Direktorat Pengembangan SPSE Gelar MT LPSE Batch 19 dan MT Admin sistem LPSE Batch 12 tahun 2018
13 Aug 17:07
Pengelolaan Katalog Proses Penambahan Produk dan Kategori Penyedia Online Shop Perangkat Komputer.
13 Aug 17:01
Himbauan Penerapan Standardisasi
13 Aug 13:34
Persiapan Implementasi Aplikasi Spamkodok Versi 2, Direktorat Pengembangan SPSE Gelar Uji Coba Aplikasi Spamkodok
10 Aug 10:37
Kualifikasi dan Re-Negosiasi Perpanjangan Kontrak Katalog Elektronik Alat Kesehatan Terus Berlangsung