Ditulis oleh Aditya Kurniawan • 9 Agu 10:58
61 0
Berita

Pentingnya Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Baik

Jakarta - Internalisasi pemahaman dan gagasan terbaru mengenai pengadaan barang/jasa dinilai dapat mengurangi hiruk-pikuk permasalahan pengadaan yang selama ini masih sering terjadi. Bahkan dalam tujuan jangka panjangnya, gerakan ini dipercaya dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan tujuan nasional.

Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menggerakan pemerintah daerah agar lebih menyadari pentingnya perencanaan pengadaan. Hal ini diyakini dapat mencegah terjadinya permasalahan yang sama di kemudian hari. Untuk itu, LKPP mengundang sejumlah sekretaris daerah dari provinsi dan kabupaten dengan menggelar diskusi bersama di kantor LKPP di Jakarta beberapa waktu lalu.

Kepala LKPP Agus Prabowo menyampaikan bahwa pengadaan adalah dunia yang riil dan rawan konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Maka dari itu, setiap pengelola pengadaan harus berhati-hati dan paham akan alur pengadaan. Secara garis besar, alur itu terbagi dalam empat blok, yaitu perencanaan, seleksi, pelaksanaan kontrak dan pemanfaatan aset. “Kuncinya adalah, jika perencanaan belum rinci, jangan melangkah. Cek semua. (Misal) infrastruktur tanah, perijinan, semuanya sudah siap atau belum.”

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Ikak Patriastomo mengatakan, meski telah memberikan saran dan rekomendasi, permasalahan pengadaan barang/jasa yang ditangani LKPP seringkali tak pernah beranjak hal yang serupa.

Menurut Ikak, apabila permasalahan yang sama terus berulang, maka bisa jadi tujuan pengadaan masih jauh dari harapan, dan hal ini tentunya berimplikasi pada tujuan nasional yang tidak tercapai. “Misi kami, mari kita sama-sama pikirkan, bagaimana pengadaan mencapai tujuannya. Tentu banyak cara, areanya juga banyak yang dikelola.” katanya.

“Pengadaan perlu kita lihat profilnya. Tidak semua pengadaan low risk dan low value. Ada juga pengadaan yang high risk high value. Situasi ini jangan dipandang sama. Bagaimana memilih pokja pengadaan, PPK (pejabat pembuat komitmen), menaruh (mereka) di satker mana. Itu harus dibeda-bedakan. Kami masih banyak melihat banyak kasus yang datang ke LKPP lebih banyak dikarenakan paket pekerjaan tidak dikelola oleh yang memiliki kompetensi lebih dari biasanya.” Urai Ikak.

Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I LKPP Yulianto Prihhandoyo mengatakan LKPP memberikan alternatif dalam mempersiapkan pengadaan, salah satunya adalah melalui konsolidasi pengadaan. “Semacam satu strategi sistematis dengan melakukan analisis kebutuhan, melihat potensi penyedia dan kemudian memformulasikannya dalam bentuk pemaketan. Dokumen lelang ngomong apa, syaratnya apa. Kurang lebih seperti itu.” tutur Yulianto.

Ia menambahkan, konsolidasi pengadaan sudah diterapkan di negara maju. Bahkan hal itu sudah diamanatkan dalam Perpres No. 4 Tahun 2015. Namun pada praktiknya, para pengelola pengadaan seringkali terjebak untuk membuat banyak paket pengadaan. Padahal, semakin banyak paket yang dibuat maka risiko yang dihadapi juga akan semakin bertambah.

“Ayo mari duduk sejenak sebelum menyusun RUP (rencana umum pengadaan). Menganalisis kebutuhan, memotret kekuatan para penyedia. (Untuk) strategi pengadaannya, mungkin bisa menggunakan lelang itemized, (yaitu) lelang satu kali untuk beberapa barang sekaligus yang sebidang ataupun sejenis.” lanjutnya.

Apabila paket pengadaan yang akan dikerjakan memiliki risiko tinggi dan bernilai besar, para pengelola pengadaan dapat meminta pendampingan dengan melakukan probity advice. Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II LKPP Aris Supriyanto mengatakan, tujuan probity advice adalah mengurangi potensi penyimpangan saat pelaksanaan pengadaan.

Berbeda dengan probity audit yang dilakukan di akhir setiap tahapan. Probity advice lebih mengedepankan diskusi dan akuntabilitas antara pengelola pengadaan (advisee) dengan advisor. “Ketika merencanakan, kita berdiskusi dengan advisor hingga dikenali, solusi terbaik. Ini tentu sampai dengan pelaksanaan kontrak dan bahkan serah terima barang."

Ada tiga tahapan probity advice, yang dimulai dari persiapan, bagaimana membuat perencanaan probity, ruang lingkup dan kewenangan masing-masing pihak. Tahap kedua adalah pelaksanaan, difasilitasi oleh aplikasi yang kita bangun, yang membuat pertemuan antara advisor dan advisee akan menjadi sangat jarang karena sudah terfasilitasi dalam aplikasi. Ketiga adalah pelaporan. “Advisor akan diberi kewenangan untuk mendapatkan dokumen pengadaan. Namun pelaksanaan advice tidak memindahkan tanggung jawab pelaksanaan dari advisee ke advisor. Seluruh kebenaran data menjadi tanggung jawab advisee.” Kata Aris.

Namun tak jarang, dalam pelaksanaan kontrak masih akan ditemui permasalahan. Di sinilah peran biro hukum dalam melakukan pendampingan terhadap pengelola pengadaan. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Setya Budi Arijanta mengatakan seharusnya pendampingan biro hukum di dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan sedini mungkin. Ia juga mengharapkan apabila ada permasalahan, para pengelola pengadaan dapat bersikap terbuka untuk bekerjasama dengan biro hukum. "Biro hukum diharapkan tegas dalam memberikan pendampingan pembuatan kontrak, dan harus bisa memberikan solusi jika terjadi permasalahan," kata Setya. (fan)


Sumber : www.lkpp.go.id

Silakan login untuk menuliskan komentar.
Loading