Ditulis oleh Aina Isnaini • 19 Mar 15:55
184 0
Berita

LKPP Undang Public Procurement Service Korea Guna Peningkatan Kualitas IT Pengadaan Pemerintah

Jakarta – Menjadi pelaksana dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah, LKPP terus memiliki semangat terdepan untuk terus berinovasi dalam mengembangkan sistem pengadaan barang/jasa. Salah satunya melalui kegiatan workshop yang mengundang Public Procurement Service (PPS) Korea.

Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 15 Maret 2018, bertempat di Royal Kuningan Hotel, turut mengundang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pusat maupun daerah. Acara yang dibuka langsung oleh Kepala LKPP, Agus Prabowo dalam kesempatannya berharap kegiatan ini menjadi wadah untuk bisa bertukar pengetahuan sistem informasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

“Walaupun LPSE pusat dan daerah telah memenuhi 17 standar, mereka masih terus belajar, masih terus meningkatkan kualitas. Untuk itu atas nama LKPP mohon untuk sharing pengetahuan” ungkapnya pada seluruh peserta dan narasumber pada pembukaan acara.



Jalinan kerjasama LKPP dan PPS Korea telah terjalin sejak LKPP melakukan kunjungan kerja pada 2009. Dimana saat itu LKPP sebagai lembaga pengadaan barang atau jasa pemerintah yang baru, membutuhkan informasi lebih akan pengembangan teknis sebuah prosedur dan tata kelola IT management PPS, yang mana PPS telah lebih dulu berpengalaman dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sejak tahun 1949.

Tidak hanya LKPP, para perwakilan LPSE pusat dan daerah juga menyambut positif akan workshop yang dapat menghadirkan langsung narasumber dari PPS Korea. Uraian procedure procurement management hingga pengenalan sistem Korean Online Eprocurement System (KONEPS) memberikan gambaran akan pentingnya tata kelola sistem informasi yang terintegrasi dengan baik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah Korea.

Sebagai mana yang dituturkan oleh Mustika Somat dari perwakilan LPSE Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. “Sangat bagus bisa membuat kita jauh lebih baik ya.Di Korea semua sudah elektronik dan campur tangan manusia sudah minim, sehingga resiko penyelewengan terhadap aplikasi dan peraturan dapat diminimalisir dan harapannya kita bisa lebih baik dari itu. Klo korea tadi bilang bisa 99% kita bisa 100% mulai dari perencanaan hingga penyelenggaraan”.

Menurut pemaparan oleh Seman Bae, Deputy Director International Cooperation Division PPS Korea, mengungkapkan jika penggunaan KONEPS telah menghemat anggaran pemerintah Korea mencapai 80 Milyar/ tahun. Angka ini tentunya menunjukan efisiensi anggaran pemerintah yang cukup signifikan.



Selanjutnya, LKPP berencana lakukan kunjungan kerja peninjauan ke Kantor PPS pada April 2018 mendatang, sebagai lanjutan kerjasama MOU yang telah terjalin sejak 2013. Dengan begitu LKPP berharap bisa mendapatkan pertukaran pengetahuan dari perkembangan terbaru program e-government & e-procurement Korea yang bisa diimplementasikan penerapannya di Indonesia.

Acara yang juga dihadiri oleh Jaeyoung Seo selaku IT Specialist dan Dohwan Choi, Deputy Director, juga menjawab permasalahan yang dihadapi oleh perwakilan LPSE lewat forum diskusi Q&A.

Jaeyoung Seo, selaku IT Specialist PPS juga mengutarakan dukungan penuhnya kepada LKPP dalam bentuk bantuan pendampingan ataupun konsultasi dalam penerapan program e-government ataupun program procurement lainnya.

Acara yang ditutup oleh Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik , Gatot Pambudhi Poetranto,mengapresiasi acara workshop yang telah dimulai sejak pagi dengan harapan LKPP bisa mencontoh Korea untuk bisa membangun e-marketplace dan mengelola e-shopping mall dan juga e-payment.


Lihat juga : LKPP Fasilitasi Penyedia Peralatan Komputer Agar Lebih Mudah Bertransaksi
Silakan login untuk menuliskan komentar.
Loading