Ditulis oleh Aina Isnaini • 23 Apr 15:10
174 0
Berita

LKPP Jalin Diskusi dengan Perhimpunan Agen Tunggal Alat Berat Indonesia

IMG_4663 RESIZE


Komoditas Alat Berat (KAB) menjadi salah satu komoditas yang masuk dalam penayangan katalog nasional sejak 2013, dalam perkembangannya komoditas alat berat ini membutuhkan evaluasi maupun pengembangan dalam tahapan pelaksanaanya, baik dalam tahap pra katalog hingga penayangan.

Untuk itu, pada Jumat (20/04) LKPP menerima kedatangan Perhimpunan Agen Tunggal Alat Berat Indonesia (PAABI) di Gedung LKPP. Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam ini diterima langsung oleh Direktur Pengembangan Sistem Katalog, Emin Adhy Muhaemin, beserta jajaran direktorat LKPP yang terkait. LKPP yang diwakili oleh Emin Muhaemin berharap jika pertemuan dengan PAABI bisa menghasilkan sebuah kesimpulan yang bisa diterapkan untuk proses pengadaan alat berat selanjutnya.

“Kalau boleh saya usul, sebelum ini (diskusi) berlanjut, setelah hari ini ada satu tahapan atau road map yang menuju kesana (kesimpulan),” ungkapnya.

Tidak hanya LKPP, PAABI yang diketuai oleh Adrianus Hadiwinata dalam penyampaiannya juga berkeinginan agar pertemuan yang terjalin antara LKPP dan PAABI dapat memberikan masukan atau rekomendasi atas penyelesaian masalah yang terjadi, sehingga dapat berkontribusi positif bagi katalog elektronik.

“Satu pesan yang kami tangkap sangat jelas dari Pak Kepala adalah clean and clear. Intinya antara kita berdua (LKPP dan PAABI) ada kesepakatan bahwa proses ini dapat dipertanggungjawabkan, dan seandainya ada stakeholders dan pihak-pihak lain yang mempertanyakan bisa dijustifikasi dengan mudah, karena semua prosesnya sudah kita analisa bersama, kita setujui bersama disertai dengan dokumen-dokumen pendukung yang jelas. Itu adalah dasar rekomendasi dari kami”.

Adrianus sendiri menjelaskan ada 4 poin yang dibawa untuk selanjutnya menjadi dasar topik diskusi bahan pertimbangan LKPP dalam menetapkan kriteria dan persyaratan proses pengadaan alat berat selanjutnya.

“saya rangkum mungkin dari surat yang beberapa lembar ini, intinya kami memberikan masukan atas beberapa hal. Yaitu atas 4 hal dalam konteks komoditas alat berat dalam e-Katalog. Yang pertama saya memberikan masukan atas kriteria penyedia komoditas alat berat tersebut. Yang kedua kami memberikan masukan atas jenis komoditas alat berat yang perlu didatakan dalam e-katalog. Dan yang ketiga kami memberikan masukan atas proses pembentukan harga komoditas alat berat yang tercantum dalam katalog elektronik. Dan yang keempat kami juga memberikan masukan atas proses kelanjutannya,” ungkap Adrianus mewakili suara anggota PAABI lainnya.


Lihat juga : Kementerian Kesehatan Mulai Bersiap Memegang Kendali Katalog Sektoral Alkes Dan Obat

Pertukaran informasi yang disampaikan LKPP kepada PAABI, membuka kesempatan tanya jawab dengan setiap anggota untuk mengemukakan pendapat ataupun mengkonfirmasi akan dokumen legalitas yang diperlukan pada proses pra-katalog.

Melalui diskusi terbuka, anggota PAABI juga memberikan masukan atas persyaratan dokumen legalitas yang harus dipenuhi oleh Penyedia Komoditas Alat Berat (PKAB), seperti : Surat tanda Pendafataran (STP) Keagenan atau distributor dari Kemendag, Surat Perjanjian penunjukan sebagai distributor resmi dari produsen pemilik Merk Alat berat (PPMAB) yang menyatakan dengan jelas daerah pemasaran yang menjadi wewenang PKAB tersebut, dokumen legalitas berbadan hukum, surat jaminan purna jual suku cadang dan servis, dan persyaratan-persyaratan lainnya yang dikemukakan.

Selain itu, usulan atas Jenis KAB yang perlu didaftarkan dalam katalog elektronik juga menjadi bahan reviu untuk LKPP bisa meninjau kembali jenis KAB yang perlu ditayangkan pada katalog elektronik berdasarkan data transaksi dan data analisa kebutuhan K/L/D/I yang diberikan oleh PAABI.


Komponen pembentukan harga KAB juga menjadi pembahasan yang hangat, karena LKPP dan PAABI menjelaskan secara clean and clear atas penetapan harga dari LKPP kepada distributor yang didasarkan pada dokumen pendukung harga yang bisa dipertanggungjawabkan.

PAABI sendiri memberikan masukan akan komponen pembentukan harga yang dipisahkan dalam 2 kategori KAB, dengan masing-masing klasifikasi dan komponen pembentukan harga yang berbeda-beda juga, lengkap dengan dokumen pendukungnya. Untuk itu, komponen pembentukan atau perumusan harga ini, selanjutnya akan menjadi agenda dalam pertemuan berikutnya.

Pada poin terakhir, Adrianus juga menyampaikan masukannya atas proses perubahan, penambahan, pengurangan, dan harga KAB dalam katalog yang bisa dilakukan setiap 6 bulan.

Sharing session yang terbuka ini, menjadikan LKPP dan PAABI sama-sama mereviu kembali, serta menyamakan persepsi dari sudut pandang penyedia dengan LKPP sebagai Lembaga yang menyelenggarakan proses katalog elektronik. Sehingga keduanya sedapat mungkin mengetahui proses pengadaan dan kriterianya dengan clean and clear.

Silakan login untuk menuliskan komentar.
Loading