Ditulis oleh Aina Isnaini • 7 Mei 10:33
178 0
Berita

LKPP dan ADB Bersama Kembangkan Sistem Procurement Compliance Review

Jakarta – Menindaklanjuti pertemuan LKPP dengan Asian Development Bank dalam rangka pengembangan sistem procurement compliance yang dilaksanakan LKPP, keduanya duduk bersama pada 30 April di Royal Kuningan Hotel, untuk membahas lebih lanjut mekanisme SOP Procurement Compliance Review (PCR) yang dilaksanakan oleh LKPP.

“Di dalam proses ini, bapak-ibu sekalian memang sampai hari ini klo kita bicara tentang katalog nasional yang dibangun sejak 2012 sampai dengan hari ini kita memang blm ada satu sistem yang komprehensif untuk membuat feedback pengelolaan katalog ini,” tutur Emin.

Dengan latarbelakang tersebut, Emin juga mengungkapkan jika pengelolaan katalog ini juga sangat beresiko, khususnya berkaitan dengan audit. Oleh karenanya, dengan dibentuknya Procurement Compliance Review tentu berdampak baik untuk meningkatkan good governance.

“bahwa tujuan pertemuan ini adalah memperkuat atau meningkatkan good governance khususnya terkait dengan respon audit baik dari BPKP maupun Dari BPK,” tambah Emin.

Diskusi yang juga dihadiri oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Deputi Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, Sarah Sadiqa, beserta Direktur Pengembangan Katalog, Emin Adhy Muhaemin, bersama-sama mendengarkan tahapan rencana yang digagas oleh Asian Development Bank (ADB).

ADB yang diwakili oleh Rizal Rivai selaku Procurement Risk Assessment, dalam kerjasamanya akan turut serta membantu LKPP dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi selama proses PCR dilakukan oleh LKPP.



Harapannya bersama ADB, maka tujuan Pemerintah Indonesia untuk bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui investasi, dapat terlaksana dengan baik. Hal ini yang disampaikan oleh Rizal “Dalam konteks dari ADB kepada

Pemerintah Indonesia yang tujuannya adalah untuk bagaimana kita bisa meng-improve investment yang ada di Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.”

Di dalam menemukan proses solusi tersebut, ADB menggarisbawahi jika proses Procurement Compliance Review yang akan dikembangkan penerapannya terdapat 2 jenis reviu, yaitu : prior review yang mana dilakukan pada saat hampir bersamaan dengan reviu yang sedang berjalan, sedangkan post review dilakukan setelah proses pengadaan selesai dilakukan.


Nantinya SOP Procurement Compliance Review yang ditetapkan, akan menjadi sebuah mekanisme feedback yang diterapkan dalam internal LKPP, sehingga tidak hanya proses pelaksanaannya saja yang dilakukan dengan baik, tetapi proses check and balance bisa menyempurnakan prosesnya.


“konteksnya sebetulnya lebih kepada bagaimana ada mekanisme di dalam internal LKPP untuk bisa melakukan feedback tadi terhadap apa yang sudah dilakukan di dalam e-katalog, jadi semacam check and balance di dalam internal LKPP”. jelas Rizal.



Lihat juga : LKPP Dan Microsoft Sosialisasikan Program Microsoft e-Katalog Reseller

Pada diskusi terbuka tersebut, juga disebutkan jika SOP PCR nantinya akan dilaksanakan oleh seorang reviewers yang berpengalaman dan berkompeten untuk melaksanakan prior and post review yang komprehensif melalui mekanisme dokumen pengadaan yang ditetapkan. Dengan begitu, reviewers dapat menghasilkan sebuah output berupa laporan hasil review beserta rekomendasi dari proses pengadaan yang telah dilaksanakan.


Kedepannya, ADB dan LKPP akan semakin intensif untuk duduk bersama membahas lebih detil prosedur pelaksanaan untuk mengemas proses mekanisme yang akan menjadi standar dalam proses PCR.

Dengan adanya feedback mechanism yang akan diterapkan, semua pihak berharap agar bisa memperbaiki sistem pengadaan yang ada, sehingga proses efisiensi dari proses pengadaan barang dan jasa pemerintah bisa semakin baik dalam pelaksanaanya.

Silakan login untuk menuliskan komentar.
Loading