Ditulis oleh Aditya Kurniawan • 16 Jun 10:00
88 0
Berita

LKPP Bertemu Uni Eropa Bahas Perkembangan Koordinasi IEUCEPA dalam Pengadaan Pemerintah

Jakarta - Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP, Robin Asad Suryo didampingi Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional, Gusmelinda Rahmi, melakukan pertemuan dengan perwakilan Uni Eropa di Kantor Perwakilan EU Jakarta pada (7/6).

Pihak Uni Eropa diwakili oleh Marianne Gumaelius, Senior Expert untuk Intellectual Property dan Public Procurement, Directorate General for Trade European Commission yang didampingi oleh expert di bidang SMEs (Small Medium Enterprises).

Pertemuan tersebut dilakukan melalui video conference, dengan pokok bahasan mengenai kesempatan bagi usaha kecil dan usaha mikro dalam pengadaan pemerintah baik di Uni Eropa maupun Indonesia. Pembahasan tersebut merupakan kelanjutan dari pertemuan yang telah dilakukan sebelumnya di Bali pada Januari 2017.

Pihak Uni Eropa mengungkapkan bahwa pemberlakuan Free Trade Agreement (FTA) diharapkan akan lebih banyak memberikan peluang bagi usaha kecil untuk turut serta dalam pengadaan pemerintah. Mereka meyakini bahwa dalam beberapa komoditas dan kapasitas tertentu, usaha kecil mampu bersaing dengan perusahaan besar.

Agar dapat terealisir, upaya tersebut perlu mendapat dorongan dari pemerintah dengan memberikan fasilitas. Salah satunya dengan pemilihan penyedia yang non diskriminatif, sehingga peluang usaha kecil lebih luas. Kriteria pemilihan harus proporsional dengan tidak menyalahi aturan-aturan dalam pengadaan pemerintah, sehingga bisa diikuti perusahaan besar maupun usaha kecil.

Bagi usaha kecil, beban administratif untuk mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dikurangi dengan electronic procurement. Jika diperlukan, dapat dilakukan pemecahan paket sehingga pengadaan tersebut bisa diikuti usaha kecil. Pemecahan paket tidak bertujuan untuk menghindari lelang, tapi lebih untuk mendapatkan penyedia usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang sesuai spesialisasinya.

Di Indonesia, legalitas keberadaan usaha kecil sudah dipetakan berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Sedangkan di Uni Eropa saat ini belum memiliki database lengkap seluruh usaha kecil yang ada. Namun, diperkirakan ada sekitar 20 juta usaha kecil dengan kontribusi terhadap ekonomi dan pengadaan pemerintah sebesar 58% di Uni Eropa.

Pengadaan di Uni Eropa menggunakan ESPD (European Single Procurement Document), tak terkecuali bagi UMKM. ESPD mensyaratkan UMKM untuk memberikan data-data pendukung sebagai kriteria penilaian, seperti turnover, pengalaman kerja, serta sumber daya manusia. Dokumen-dokumen pendukung untuk ESPD tersebut menjadi penilai kualitas dari UMKM.

Gusmelinda menyimpulkan bahwa ada tiga hal yang akan dilakukan Uni Eropa untuk mendorong usaha kecil, yaitu mengeliminasi alur administrasi, membagi kontrak menjadi lot, dan memastikan bahwa kriteria pemilihan penyedia dibuat secara proporsional agar usaha kecil bisa masuk. “Untuk mengakomodir ketiga hal tersebut, analisa pasar sangatlah dibutuhkan,” tambahnya.

Batasan pengadaan untuk usaha kecil di Uni Eropa dan Indonesia juga berbeda. Di Indonesia batasan pengadaan untuk usaha kecil hingga Rp. 2.5 miliar, sedangkan untuk Uni Eropa di bawah 80.000 Euro atau kurang lebih Rp. 1.1 miliar. (frz)


Sumber : http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/4711

Silakan login untuk menuliskan komentar.
Loading