Ditulis oleh Aina Isnaini • 23 Apr 12:25
205 0
Berita

Kementerian Kesehatan Mulai Bersiap Memegang Kendali Katalog Sektoral Alkes dan Obat

IMG_4653 resize


Jakarta - Menjawab tantangan akan terjaminnya pemenuhan pengadaan alat kesehatan dan obat Nasional, serta meminimalisasi potensi terjadinya korupsi barang dan jasa sektor kesehatan, pada Jumat (20/04) KPK menggagas pertemuan Kementerian Kesehatan dengan LKPP.

Dalam pertemuan diskusi 3 instansi pemerintahan ini, dipimpin langsung oleh Menteri Kesehatan, Nila Moeloek, yang didampingi jajaran Dirjen dan Sekjen Kementerian Kesehatan. Diskusi hangat yang dilakukan di Gedung Kementerian Kesehatan, memiliki agenda pembahasan penyempurnaan pelaksanaan e-katalog sektoral komoditas alat kesehatan dan obat.

Dimana dalam pelaksanaan pengadaannya, sejak beberapa tahun lalu hingga saat ini proses pengadaan dari hulu hingga ke hilir masih dipegang oleh LKPP sebagai pelaksana Katalog Nasional.

Seiring berkembangnya pengadaan alat kesehatan dan obat, serta membangun strategi Nasional pencegahan korupsi yang menjadi perhatian penting pemerintah, agar bisa menjamin kebutuhan kesehatan masyarakat tidak hanya di kota-kota besar, akan tetapi untuk juga bisa menjamin kesehatan masyarakat hingga ke pelosok daerah tanpa memberikan celah bagi tindakan korupsi.

Atas latar belakang itu, maka penerapan pengadaan hingga pendistribusiannya perlu terus dilakukan evaluasi dan pengembangan untuk bisa mengatasi isu keberlanjutan jaminan kesehatan Nasional dengan meminimalisasi ruang korupsi pengadaan.

Penyempurnaan inilah yang kemudian menjadi topik utama agar Kementerian Kesehatan bisa segera melaksanakan Katalog Sektoral. Sebagaimana dorongan Kepala LKPP, Agus Prabowo, bahwa Perpres baru No. 16 tahun 2018 yang akan segera terbit telah menegaskan rencana kedepan LKPP untuk mengemban tugas besar dalam mengembangkan e-marketplace, katalog nasional, katalog lokal, dan juga katalog sektoral.

“Kedepan, ini akan ada delegasi, jadi nanti katalog itu ada 3 jenis. Katalog nasional oleh LKPP, katalog sektoral oleh masing-masing sektor, dan katalog lokal oleh daerah. Jadi klo dibayangkan nantinya kita punya semacam onlineshop tapi raksasa” ungkapnya di Gedung Kementerian Kesehatan.

Melalui ungkapan tersebut, Agus Prabowo sekaligus menyampaikan dukungannya untuk memberikan tongkat estafet pelaksanaan pengadaan alat kesehatan dalam kendali langsung Kementerian Kesehatan.


Lihat juga : Workshop Pengembangan SPSE dan eKatalog Ciptakan SDM yang Profesional


Dukungan dan keyakinan yang sama juga disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, agar Kementerian Kesehatan bisa memulai memegang kendali utama akan pemenuhan kebutuhan pengadaan Alkes dan Obat dengan sistem e-Katalog.

“Kita pandang bahwa industri bisa jauh lebih sehat sekarang kalau obat dan alkses ada di katalog bukan di e-proc. Itu yang kita dapat dari daerah dan kita pikir Kemenkes bisa memainkan perannya lebih baik".


IMG_4657


Rencana beralihnya komoditas Alkes dari Katalog Nasional menjadi Katalog Sektoral, tentunya atas dasar urgensi yang mencuat dari hasil evaluasi pelaksanaan pengadaan yang telah dilakukan LKPP bersama Kementerian Kesehatan. Dimana poin yang digarisbawahi salah satunya adalah Kementerian Kesehatan dianggap memiliki kapasitas yang lebih sebagai leading sector dalam mengetahui regulasi atau kebijakan, rencana kebutuhan, hingga aspek teknis spesifikasi terkait obat dan alat kesehatan.

“Kami dari KPK melihat bahwa untuk katalog obat ini, ruang buat lebih baik ini masih ada kalau dari Kemenkes yang melakukan sendiri. karena teknisnya lebih tahu (Kemenkes) yang mana yang dibutuhkan dan yang mana yang harus ditarik kira-kira itu” tegasnya.

Untuk itu, LKPP dan KPK akan berkomitmen mendampingi Kementerian Kesehatan dalam mengelola Katalog Sektoral agar bisa dikelola secara efektif. Sehingga aspek keamanan, keterjangkauan, ketersediaan, dan compliance dalam penyenggaraan katalog Alkes dan obat dapat lebih terjamin.

Mendengar pertimbangan yang didapat dari LKPP dan KPK, Nila Moeloek juga menyampaikan apresiasianya dalam penggunaan e-katalog pengadaan yang telah dirasakan manfaat serta efisiennya.

“Saya akui memang e-katalog ini memang bagus. Artinya memang betul-betul baik pembelian barang memang paling enak, karena tidak ada lagi nego-nego disini (e-katalog)”.

Selanjutnya, Kementerian Kesehatan akan mulai menyiapkan diri secara matang akan pembentukan kelembagaan serta tata kelola teknisnya, sehingga kedepannya Nila Moeloek berharap akan terbentuk kedisplinan dan keteraturan dalam pengadaan barang dan jasa di jajaran Kementerian Kesehatan agar bisa lebih baik lagi dalam keberlanjutan program jaminan kesehatan Nasional.

Silakan login untuk menuliskan komentar.
Loading