Ditulis oleh A. Priyo Utomo • 11 Apr 07:34
ekatalog 299x dilihat
Katalog

Gunakan E-Katalog, BUMN/D Perlu Perhatikan Aspek Legalitas




Penggunaan e-katalog di lingkungan BUMN/D harus memenuhi aspek legalitas yang jelas. Dalam hal ini, BUMN/D dapat menyusun aturan maupun regulasi internal sebagai dasar hukum pelaksanaan pengadaan melalui e-katalog, misalnya, dalam bentuk peraturan direksi.

“Jika BUMN itu menggunakan katalog kita, dari sisi pelaksanaannya kadang-kadang mereka semangat dan langsung proses, padahal regulasi internalnya itu belum ada [sich!]” ujar Direktur Pengembangan Sistem Katalog Emin Adhi Muhaemin saat menyampaikan arahan pada acara afternoon tea bertajuk ”Reformasi Pelayanan Publik di LKPP Melalui Peningkatan Level Pelayanan” di kantor LKPP, Senin (27/03).

Dalam konteks ini, regulasi internal sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum, terutama jika dilakukan audit keuangan. ”Jadi, sebetulnya sederhana saja: hanya mencantumkan satu klausul atau pasal di dalam regulasi internal bahwa mereka menggunakan e-katalog yang dikembangkan LKPP. Itu selesai,” ujarnya.

Emin menegaskan bahwa pejabat pengadaan di lingkungan BUMN/D memang tidak dapat serta-merta melakukan pengadaan melalui e-katalog.. Sebab, di samping membutuhkan regulasi yang jelas, aksesibilitas penggunaan e-katalog pun memerlukan akun dan password LPSE yang telah terdaftar sebelumnya.

Di samping itu, pelaksanaan pengadaan melalui mekanisme e-purchasing pun mengharuskan setiap pejabat pengadaan untuk meng-input rencana pengadaannya ke dalam SiRUP. “Karena begitu nanti e-purchasing, tanpa adanya data di sirup itu mereka tidak akan pernah bisa melakukan proses e-purchasing,” kata Emin melanjutkan.

Saat ini, tercatat telah ada beberapa BUMN/D yang telah menggunakan e-katalog LKPP, di antaranya  PT Angkasa Pura dan PT Transportasi Jakarta.

Pada kesempatan itu, Emin juga menjelaskan bahwa status pengguna e-katalog yang berasal dari lingkungan BUMN dapat dibagi ke dalam tiga level. Pertama, lanjutnya, BUMN/BUMD yang berstatus hanya sebagai pengguna e-katalog. Pada level ini, BUMN/D hanya sebatas melakukan pengadaan melalui media e-katalog.

Sementara itu, pada level selanjutnya,  perusahaan pelat merah yang telah memiliki hak akses ke dalam e-katalog—selain sebagai pengguna—juga dapat bertindak sebagai pengusul  produk-produk yang dibutuhkan. Sebagai contoh, lanjut Emin, PT Pupuk Kaltim sebelumnya juga telah mengusulkan produk karung pupuk untuk dapat ditayangkan di e-katalog.

“Nah, yang ketiga—level yang lebih tinggi—adalah BUMN selaku pengguna, pengusul, dan pengelola e-katalog. Jadi, ini saya kira  level yang  lebih tinggi lagi,” pungkasnya.


Sumber:

http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/4647


Kategori

Populer

1294x dilihat
PT Philips Indonesia Commercial Adakan Program Promosi
885x dilihat
Persiapan Rilis SPSE 4.3 Seksi Pengembangan Aplikasi SPSE Gelar Usability Testing
867x dilihat
Gangguan Teknis Aplikasi SiRUP LKPP
849x dilihat
Perpindahan sementara domain LPSE Kabupaten Donggala
767x dilihat
Persiapkan Perpres Baru, LKPP Sosialisasi Katalog Elektronik dan E-Purchasing Di Kota Malang

Terbaru

24 Sep 19:52
Himbauan terhadap Undangan Kegiatan Palsu yang Mengatasnamakan LKPP
24 Sep 19:37
Undangan Sosialisasi e-Katalog dan e-Purchasing di Kota Batam
21 Sep 12:32
Antuasiasme Para Peserta Rekrutmen Pengelolaan Katalog Saat Ikuti Seleksi Kompetensi Bidang
19 Sep 23:46
Pemeliharaan Server LPSE Kab. Pesisir Barat
19 Sep 15:55
Pengumuman kerusakan server dan perangkat pendukung LPSE Way Kanan