Ditulis oleh A. Priyo Utomo • 11 Apr 07:34
ekatalog 24x dilihat
Katalog

Gunakan E-Katalog, BUMN/D Perlu Perhatikan Aspek Legalitas




Penggunaan e-katalog di lingkungan BUMN/D harus memenuhi aspek legalitas yang jelas. Dalam hal ini, BUMN/D dapat menyusun aturan maupun regulasi internal sebagai dasar hukum pelaksanaan pengadaan melalui e-katalog, misalnya, dalam bentuk peraturan direksi.

“Jika BUMN itu menggunakan katalog kita, dari sisi pelaksanaannya kadang-kadang mereka semangat dan langsung proses, padahal regulasi internalnya itu belum ada [sich!]” ujar Direktur Pengembangan Sistem Katalog Emin Adhi Muhaemin saat menyampaikan arahan pada acara afternoon tea bertajuk ”Reformasi Pelayanan Publik di LKPP Melalui Peningkatan Level Pelayanan” di kantor LKPP, Senin (27/03).

Dalam konteks ini, regulasi internal sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum, terutama jika dilakukan audit keuangan. ”Jadi, sebetulnya sederhana saja: hanya mencantumkan satu klausul atau pasal di dalam regulasi internal bahwa mereka menggunakan e-katalog yang dikembangkan LKPP. Itu selesai,” ujarnya.

Emin menegaskan bahwa pejabat pengadaan di lingkungan BUMN/D memang tidak dapat serta-merta melakukan pengadaan melalui e-katalog.. Sebab, di samping membutuhkan regulasi yang jelas, aksesibilitas penggunaan e-katalog pun memerlukan akun dan password LPSE yang telah terdaftar sebelumnya.

Di samping itu, pelaksanaan pengadaan melalui mekanisme e-purchasing pun mengharuskan setiap pejabat pengadaan untuk meng-input rencana pengadaannya ke dalam SiRUP. “Karena begitu nanti e-purchasing, tanpa adanya data di sirup itu mereka tidak akan pernah bisa melakukan proses e-purchasing,” kata Emin melanjutkan.

Saat ini, tercatat telah ada beberapa BUMN/D yang telah menggunakan e-katalog LKPP, di antaranya  PT Angkasa Pura dan PT Transportasi Jakarta.

Pada kesempatan itu, Emin juga menjelaskan bahwa status pengguna e-katalog yang berasal dari lingkungan BUMN dapat dibagi ke dalam tiga level. Pertama, lanjutnya, BUMN/BUMD yang berstatus hanya sebagai pengguna e-katalog. Pada level ini, BUMN/D hanya sebatas melakukan pengadaan melalui media e-katalog.

Sementara itu, pada level selanjutnya,  perusahaan pelat merah yang telah memiliki hak akses ke dalam e-katalog—selain sebagai pengguna—juga dapat bertindak sebagai pengusul  produk-produk yang dibutuhkan. Sebagai contoh, lanjut Emin, PT Pupuk Kaltim sebelumnya juga telah mengusulkan produk karung pupuk untuk dapat ditayangkan di e-katalog.

“Nah, yang ketiga—level yang lebih tinggi—adalah BUMN selaku pengguna, pengusul, dan pengelola e-katalog. Jadi, ini saya kira  level yang  lebih tinggi lagi,” pungkasnya.


Sumber:

http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/4647


Kategori

Populer

134x dilihat
LKPP Proaktif Berikan Bimbingan Teknis Kepada Penyedia Katalog
120x dilihat
LKPP Berikan Teguran Kepada Penyedia Komoditas Obat
118x dilihat
LKPP Laksanakan Proses Evaluasi Klarifikasi dan Evaluasi Administrasi Serta Pembuktian Kualifikasi Alat Kesehatan 2018
117x dilihat
Gangguan Teknis Aplikasi SiRUP LKPP
110x dilihat
Pentingnya Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Baik

Terbaru

07 Jun 11:08
Direktorat Pengembangan Sistem Katalog Siapkan Peraturan Lembaga Baru
05 Jun 14:46
PT Philips Indonesia Commercial Adakan Program Promosi
04 Jun 13:58
Klarifikasi Penyedia Onlineshop Perangkat Komputer Dorong Kedisiplinan Penyedia e-Katalog
31 May 14:28
LKPP Berikan Teguran Kepada Penyedia Komoditas Obat
30 May 15:14
LKPP Proaktif Berikan Bimbingan Teknis Kepada Penyedia Katalog