Ditulis oleh Aditya Kurniawan • 12 Mei 14:27
191 0
Berita

Gubernur Sulteng Ingin LPSE se-Sulteng Tingkatkan Standar Layanan

Tolitoli –Gubernur Sulawesi Tengah melalui Staf Ahli Ekonomi Pembangunan dan Kesra, Rusdy B Rioeh mengharapkan seluruh Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Provinsi Sulteng dapat meningkatkan standar layanan sesuai konsep standarisasi LPSE oleh LKPP.

Upaya ini diharapkan dapat menjawab tantangan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang bersih dan akuntabel.

“Pemerintah sulteng mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berbasis e-gov. Untuk itu saya mengharapkan kepada LPSE Provinsi dan LPSE Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah agar bekerja keras memperbarui atau menambah capaian 17 standar layanan sehingga kredibilitas dan integritas LPSE dapat diakui keberadaannya secara nasional” kata Rusdy B Rioeh saat membacakan sambutan Gubernur Sulteng saat membuka Rapat Kerja Daerah LPSE Sulawesi Tengah Tahun 2017 di Tolitoli (02/05).

Ia menambahkan, transaksi pengadaan secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Sulawesi Tengah mengalami peningkatan sejak empat tahun terakhir. Dari 1.973 paket yang dilelang tahun 2014, jumlahnya meningkat menjadi 2.343 di akhir tahun 2016. Efisiensi yang dihasilkan turut meningkat dari Rp. 60,9 miliar menjadi Rp195,2 miliar. Sementara jumlah penyedia yang terverifikasi meningkat dari 3.095 menjadi 3.395 penyedia.

Selain itu, Gubernur mengharapkan Rakerda dapat menjadi ajang untuk menambah pengetahuan, sarana berdiskusi untuk memecahkan kendala di daerah masing-masing, dan melakukan inovasi. “penyelenggaraan rapat kerja merupakan forum penting karena volume pengadaan barang/jasa setiap tahun semakin tinggi, sehingga daerah dituntut untuk menyediakan sumber daya manusia yang mumpuni dan berkualitas.”

Dalam kesempatan yang sama, Kepala LKPP Agus Prabowo mengatakan, tantangan dalam dunia pengadaan barang/jasa pemerintah tidak akan pernah surut. Perkembangan jaman menuntut manusia untuk memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat bantu. LKPP sebagai regulator menjalankan reformasi pengadaan dengan menciptakan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbasis TI.

“LKPP mempersempit niat orang yang akan berbuat jahat dalam pengadaan. Kiprah LKPP membangun sistem dengan segala cara agar kesempatan penyelewengan berkurang. Sekarang kita dibantu TI. Dari sini lahir sistem seperti SPSE, SiRUP, e-katalog, e-purchasing, lelang cepat. Semua itu untuk mempersempit kesempatan.”

Selain itu, melalui sistem berbasis TI, penyelewengan dan kecurangan akan mudah dideteksi. Bahkan, publik dapat berperan serta karena dapat melakukan pengawasan secara terbuka “Dengan adanya teknologi TI, ternyata mata dan telinga ada dimana-mana. Ini akan membuat orang berpikir berkali-kali. Sistem sudah bisa mendeteksi dengan gamblang dan LKPP ingin mengajak publik memanfaatkan sistem ini dengan niat yang baik.” Tuturnya. (fan)


Sumber : http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/4673

Silakan login untuk menuliskan komentar.
Loading