Ditulis oleh Aditya Kurniawan • 13 Dec 10:57
eproc 560x dilihat
Pengumuman

Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 356/4429/SJ


Kementerian Dalam Negeri di tahun 2016 ini mengeluarkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantaran Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017.Dalam strategi untuk Pelaksanaan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) ada beberapa indikator keberhasilan yang perlu dicapai, salah satunya adalah terlaksananya 100% pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Hal tersebut tentunya perlu didukung oleh beberapa hal lainnya; Pertama, LPSE perlu memperbaharui kesepakatan tingkat layanan dengan LKPP (tahun 2016), LPSE pemerintah daerah memenuhi Standar LPSE 2014 (Minimal 6 standar), LPSE melaksanakan lelang menggunakan SPSE v.4, dan yang terpenting adalah pembentukan LPSE secara permanen. Semua hal tersebut telah diatur dalam Surat Edaran Kemendagri Nomor 356/4429/SJ. Informasi lebih lengkap terkait Surat Edaran tersebut.

SE Kemendagri Nomor 356/4429/SJ dapat di unduh di tautan goo.gl/luNsLL


Kategori

Populer

1299x dilihat
PT Philips Indonesia Commercial Adakan Program Promosi
898x dilihat
Persiapan Rilis SPSE 4.3 Seksi Pengembangan Aplikasi SPSE Gelar Usability Testing
876x dilihat
Gangguan Teknis Aplikasi SiRUP LKPP
852x dilihat
Perpindahan sementara domain LPSE Kabupaten Donggala
775x dilihat
Persiapkan Perpres Baru, LKPP Sosialisasi Katalog Elektronik dan E-Purchasing Di Kota Malang

Terbaru

24 Sep 19:52
Himbauan terhadap Undangan Kegiatan Palsu yang Mengatasnamakan LKPP
24 Sep 19:37
Undangan Sosialisasi e-Katalog dan e-Purchasing di Kota Batam
21 Sep 12:32
Antuasiasme Para Peserta Rekrutmen Pengelolaan Katalog Saat Ikuti Seleksi Kompetensi Bidang
19 Sep 23:46
Pemeliharaan Server LPSE Kab. Pesisir Barat
19 Sep 15:55
Pengumuman kerusakan server dan perangkat pendukung LPSE Way Kanan