Ditulis oleh Aditya Kurniawan • 9 Des 2016 13:49
3.6K 0
Pengumuman

Surat Edaran Kemendagri Nomor 356/4429/SJ

Kementerian Dalam Negeri di tahun 2016 ini mengeluarkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantaran Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017.Dalam strategi untuk Pelaksanaan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) ada beberapa indikator keberhasilan yang perlu dicapai, salah satunya adalah terlaksananya 100% pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Hal tersebut tentunya perlu didukung oleh beberapa hal lainnya; Pertama, LPSE perlu memperbaharui kesepakatan tingkat layanan dengan LKPP (tahun 2016), LPSE pemerintah daerah memenuhi Standar LPSE 2014 (Minimal 6 standar), LPSE melaksanakan lelang menggunakan SPSE v.4, dan yang terpenting adalah pembentukan LPSE secara permanen. Semua hal tersebut telah diatur dalam Surat Edaran Kemendagri Nomor 356/4429/SJ. Informasi lebih lengkap terkait Surat Edaran tersebut.

SE Kemendagri Nomor 356/4429/SJ dapat di unduh di sini.

Silakan login untuk menuliskan komentar.
Loading