Ditulis oleh Aditya Kurniawan • 13 Dec 10:57
eproc 9257x dilihat
Pengumuman

Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 356/4429/SJ


Kementerian Dalam Negeri di tahun 2016 ini mengeluarkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantaran Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017.Dalam strategi untuk Pelaksanaan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) ada beberapa indikator keberhasilan yang perlu dicapai, salah satunya adalah terlaksananya 100% pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Hal tersebut tentunya perlu didukung oleh beberapa hal lainnya; Pertama, LPSE perlu memperbaharui kesepakatan tingkat layanan dengan LKPP (tahun 2016), LPSE pemerintah daerah memenuhi Standar LPSE 2014 (Minimal 6 standar), LPSE melaksanakan lelang menggunakan SPSE v.4, dan yang terpenting adalah pembentukan LPSE secara permanen. Semua hal tersebut telah diatur dalam Surat Edaran Kemendagri Nomor 356/4429/SJ. Informasi lebih lengkap terkait Surat Edaran tersebut.

SE Kemendagri Nomor 356/4429/SJ dapat di unduh di tautan goo.gl/luNsLL


Kategori

Populer

15280x dilihat
LKPP Resmi Keluarkan Format Standar Dokumen Pengadaan Terbaru
11069x dilihat
Waspadai Tindak Penipuan Pelatihan VPN Perangkat Firewall Kepada Admin LPSE, 3 - 5 Juli 2018
9780x dilihat
Kemenpar Gelar Workshop Aplikasi SPSE V 4, E-Lelang Cepat, SIKaP dan e-Purchasing Versi 4
9469x dilihat
Melalui Training ISO 27001: 2013 LPSE Tingkatkan Kapasitas Manajerial Keamanan Informasi
9408x dilihat
Tim Katalog Adakan Kegiatan Kualifikasi, Re-Negosiasi, dan Perpanjangan Kontrak Katalog

Terbaru

15 Jul 09:48
Pengumuman Layanan Call Center SPSE OFF
13 Jul 12:57
Pengumuman Pemeliharaan Data Center LKPP
07 Jul 12:48
Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Rilis Produk Inovasi COVID-19 Yang Telah Lulus Uji Klinis dan Memiliki Izin Edar
23 Jun 14:41
Pengumuman Maintenance Call Center SPSE
23 Jun 13:44
Maintenance Data Center LKPP