Ditulis oleh Aditya Kurniawan • 13 Dec 10:57
eproc 5009x dilihat
Pengumuman

Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 356/4429/SJ


Kementerian Dalam Negeri di tahun 2016 ini mengeluarkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantaran Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017.Dalam strategi untuk Pelaksanaan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) ada beberapa indikator keberhasilan yang perlu dicapai, salah satunya adalah terlaksananya 100% pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Hal tersebut tentunya perlu didukung oleh beberapa hal lainnya; Pertama, LPSE perlu memperbaharui kesepakatan tingkat layanan dengan LKPP (tahun 2016), LPSE pemerintah daerah memenuhi Standar LPSE 2014 (Minimal 6 standar), LPSE melaksanakan lelang menggunakan SPSE v.4, dan yang terpenting adalah pembentukan LPSE secara permanen. Semua hal tersebut telah diatur dalam Surat Edaran Kemendagri Nomor 356/4429/SJ. Informasi lebih lengkap terkait Surat Edaran tersebut.

SE Kemendagri Nomor 356/4429/SJ dapat di unduh di tautan goo.gl/luNsLL


Kategori

Populer

9582x dilihat
LKPP Resmi Keluarkan Format Standar Dokumen Pengadaan Terbaru
6510x dilihat
Undangan Workshop Pengembangan Admin LPSE
5009x dilihat
Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 356/4429/SJ
4544x dilihat
Selamat Jalan “Bapak” Perintis LPSE di Indonesia Ir. Herson. DIPL. I. S. M. Sc
4216x dilihat
Waspadai Tindak Penipuan Pelatihan VPN Perangkat Firewall Kepada Admin LPSE, 3 - 5 Juli 2018

Terbaru

07 Apr 06:42
Pengumuman Kualifikasi Pengadaan Jasa Konsultansi Owner’s Agent – Project Management and Quality Assurance (OA – PMQA)
24 Mar 11:36
Jam Layanan Call Center SPSE (144) Mulai 24 Maret 2020
17 Mar 13:53
Jam Layanan Call Center SPSE (144) s.d. 23 Maret 2020
16 Mar 14:26
Layanan Call Center s.d. Pukul 15.00 WIB
16 Mar 11:52
Penundaan Bimbingan Teknis Standarisasi Gelombang 3