Ditulis oleh Aditya Kurniawan • 13 Dec 10:57
eproc 6162x dilihat
Pengumuman

Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 356/4429/SJ


Kementerian Dalam Negeri di tahun 2016 ini mengeluarkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantaran Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017.Dalam strategi untuk Pelaksanaan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) ada beberapa indikator keberhasilan yang perlu dicapai, salah satunya adalah terlaksananya 100% pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Hal tersebut tentunya perlu didukung oleh beberapa hal lainnya; Pertama, LPSE perlu memperbaharui kesepakatan tingkat layanan dengan LKPP (tahun 2016), LPSE pemerintah daerah memenuhi Standar LPSE 2014 (Minimal 6 standar), LPSE melaksanakan lelang menggunakan SPSE v.4, dan yang terpenting adalah pembentukan LPSE secara permanen. Semua hal tersebut telah diatur dalam Surat Edaran Kemendagri Nomor 356/4429/SJ. Informasi lebih lengkap terkait Surat Edaran tersebut.

SE Kemendagri Nomor 356/4429/SJ dapat di unduh di tautan goo.gl/luNsLL


Kategori

Populer

10819x dilihat
LKPP Resmi Keluarkan Format Standar Dokumen Pengadaan Terbaru
6977x dilihat
Undangan Workshop Pengembangan Admin LPSE
6162x dilihat
Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 356/4429/SJ
5557x dilihat
Waspadai Tindak Penipuan Pelatihan VPN Perangkat Firewall Kepada Admin LPSE, 3 - 5 Juli 2018
4926x dilihat
Tim Katalog Adakan Kegiatan Kualifikasi, Re-Negosiasi, dan Perpanjangan Kontrak Katalog

Terbaru

23 Jun 14:41
Pengumuman Maintenance Call Center SPSE
23 Jun 13:44
Maintenance Data Center LKPP
11 Jun 15:37
Pemberitahuan Gangguan Aplikasi /Website LPSE Kabupaten Humbang Hasundutan
15 May 11:22
Peningkatan Peran UMKM dalam Transformasi Digital Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
30 Apr 03:38
Pre-Qualification Evaluation Results System Integrator Core Tax Administration System