Ditulis oleh Aditya Kurniawan • 13 Dec 10:57
eproc 3655x dilihat
Pengumuman

Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 356/4429/SJ


Kementerian Dalam Negeri di tahun 2016 ini mengeluarkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantaran Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017.Dalam strategi untuk Pelaksanaan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) ada beberapa indikator keberhasilan yang perlu dicapai, salah satunya adalah terlaksananya 100% pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Hal tersebut tentunya perlu didukung oleh beberapa hal lainnya; Pertama, LPSE perlu memperbaharui kesepakatan tingkat layanan dengan LKPP (tahun 2016), LPSE pemerintah daerah memenuhi Standar LPSE 2014 (Minimal 6 standar), LPSE melaksanakan lelang menggunakan SPSE v.4, dan yang terpenting adalah pembentukan LPSE secara permanen. Semua hal tersebut telah diatur dalam Surat Edaran Kemendagri Nomor 356/4429/SJ. Informasi lebih lengkap terkait Surat Edaran tersebut.

SE Kemendagri Nomor 356/4429/SJ dapat di unduh di tautan goo.gl/luNsLL


Kategori

Populer

6026x dilihat
Undangan Workshop Pengembangan Admin LPSE
5267x dilihat
LKPP Resmi Keluarkan Format Standar Dokumen Pengadaan Terbaru
3655x dilihat
Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 356/4429/SJ
3654x dilihat
Persiapan Rilis SPSE 4.3 Seksi Pengembangan Aplikasi SPSE Gelar Usability Testing
3136x dilihat
Menyambut SPSE 4.3, Direktorat Pengembangan SPSE Gelar Sosialiasi Penggunaan Aplikasi SPSE Versi 4.3 dan Implemantasi Cloud LPSE

Terbaru

05 Dec 14:24
Server LPSE Kota Denpasar akan Down
04 Dec 11:41
Perubahan Jam Layanan Call Center LKPP
02 Dec 16:17
PTSP Untuk Layanan Konsultasi SPSE Tutup
28 Nov 15:32
LKPP Raih 2 Penghargaan Dalam Top Digital Award 2019
15 Nov 16:33
LKPP Rilis Chanel Youtube Sapa Jumat