Ditulis oleh Aina Isnaini • 10 Oct 11:42
ekatalog 61x dilihat
Katalog

Sistem OSS & Pendaftaran NIB : Membantu Para Pelaku Usaha; LKPP Gandeng Kemenko Bidang Perekonomian



Yogyakarta – Bergelut dengan para penyedia dan para pelaku usaha Katalog Elektronik, LKPP sadar betul bahwa proses pengadaan barang atau jasa pemerintah dapat berjalan lebih mudah dan cepat jika didukung dengan regulasi perizinan usaha yang sudah bereformasi.

Bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, LKPP adakan acara Sosialisasi Online Single Submission (OSS) dan Coaching Clinic Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) pada 9-10 Oktober 2018, di Grand Inna Malioboro Hotel, Yogyakarta.

Dwi Satrianto, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Katalog LKPP, dalam pembukaan menyampaikan apresiasi dan harapannya kepada para peyedia yang hadir untuk sama-sama fokus menaruh perhatian pada sistem perizinan usaha yang dikembangkan pemerintah saat ini.

“kami atas nama LKPP berharap ibu dan bapak serius dalam mengikuti kegiatan hari ini, sehingga pulang dari sini nanti teman-teman yang hadir hari ini sudah membawa yang namanya NIB tadi. Dan nanti dalam perjalanannya kalau ada kekurangan dan sebagainya dapat di diskusikan dengan teman-teman Kemenko Perekonomian.”

Sistem Online Single Submission

Sistem Online Single Submission (OSS), dipaparkan secara detil oleh Staff ahli OSS Kemenko Bidang perekonomian, Rabin Hattari. Rabin dalam kesempatan dihadapan para peserta menyampaikan harapannya dari sistem baru OSS ini.

“harapan kami sebenarnya simple, kami ingin membuat sistem sebenarnya sama dengan sistem e-Katalog dan e-Procurement yang dibuat oleh LKPP."

OSS, merupakan bentuk reformasi perizinan usaha yang saat ini dirancang oleh Kemenko Bidang Perekonomian, dimana pemerintah ditantang untuk bisa menjawab keluhan para pelaku bisnis yang mengeluhkan akan sistem birokrasi perizinan usaha di Indonesia yang masih berbelit-belit.Sehingga pelaku usaha lokal dan asing merasa sulit untuk bisa menanamkan usaha dan modalnya di Indonesia. 

Disebut sebagai sistem baru yang telah bereformasi, OSS sendiri saat ini berada dalam kendali tim OSS Kemenko Bidang perekonomian yang mana kendali selanjutnya akan diserahkan kepada BKPM sebagai pelaksana sistem OSS secara Nasional pada awal tahun 2019.


Lihat juga : Rapat Koordinasi - LKPP Kejar Pengembangan Sistem Informasi/ Teknologi yang Berorientasi Terkini dan Kedepan
Dalam proses perumusan OSS, Rabin dan tim OSS, merumuskan sistem baru tersebut melalui riset dan analisa proses bisnis nasional yang dijalankan pada saat itu serta isu-isu yang mencuat, dimana dijumpai proses bisnis yang berbeda-beda diberbagai tingkatan, salah satunya perbedaan penomoran registrasi unik pada TDP, yang bisa menjadi pokok permasalahan pada pengembangan sistem OSS. Untuk itu dibentuklah pemetaan yang tepat untuk mengembangkan OSS ini. 

Kedepannya Rabin dan tim OSS, menggagas NIB sekaligus bisa meng-cover perizinan TDP, API, dan juga akses kepabeanan.Tentunya dengan memenuhi dokumen pendukung lainya yang dibutuhkan saat pendaftaran NIB dilakukan.

Rabin juga berbicara jika Sistem OSS tidak hanya berdiri sendiri sebagai sistem perizinan saja. Akan tetapi, lebih daripada itu OSS telah terkoneksi dengan sistem lainnya, seperti: AHU Kemenkumham, Dirjen Pajak, dan Dukcapil dalam memverifikasi status sebuah Badan Usaha yang akan didaftarkan.


Terkoneksinya dengan sistem kelembagaan/instansi/Kementerian lainnya, mengindikasikan bahwa proses perizinan memang dibuat lebih sederhana agar proses perizinannya bisa lebih cepat dan mudah secara online.

Keberhasilan dalam mempermudah sistem perizinan ini dikatakan Rabin dapat menurunkan angka perizinan berusaha, Dimana saat ini sistem OSS sudah meng-cover 20 sektor, dan 2 sektor yang belum termasuk, yaitu pertambangan dan keuangan. 

"sebenarnya sebelum ada PP no. 24 ini kita ngga begitu ngerti, sebenarnya ada berapa izin di Indonesia di 20 sektor untuk melakukan usaha. Setelah kami mendapatkan jumlah daripada izin-izin tersebut dan kami lakukan diskusi dengan lembaga-lembaga tersebut, kami melakukan perubahan nomenklatur untuk melakukan klasifikasi tersebut dr awal Januari hingga awal Juni. Kemenko Perekenonian dan lembaga lainnya melakukan pengklasifikasian dan ini hanya step pertama dalam pemerintah melakukan reformasi perizinan usaha ini," ungkap Rabin.

"setelah pp ini keluar pada 21 juni kita me-reviu lagi, ada jumlah izin yang bisa diubah nggga nomenklaturnya dan ini masih akan bisa terus terjadi sehingga jumlahnya bisa tidak sebanyak ini", terangnya.

LKPP-Kemenko Perekonimian RI

Kedepannya, LKPP juga akan mewajibkan pemberlakuan Nomor Induk Berusaha (NIB)  bagi syarat wajib pemilihan penyedia baru maupun perpanjangan kontrak. Dengan adanya saling keterkaitan sistem yang ada, LKPP yakin jika pengadaan modern akan berjalan lebih lancar dan transparan. 

Pada siang harinya, LKPP dan Kemenko Perekonomian RI memfasilitasi para penyedia untuk bisa memiliki NIB melalui Coaching Clinic yang dibimbing secara teknis oleh Pandam Tridaya, selaku Staff ahli OSS Kemenko Bidang perekonomian. (Ai)


Kategori

Populer

1397x dilihat
PT Philips Indonesia Commercial Adakan Program Promosi
1279x dilihat
Persiapan Rilis SPSE 4.3 Seksi Pengembangan Aplikasi SPSE Gelar Usability Testing
1227x dilihat
Gangguan Teknis Aplikasi SiRUP LKPP
1086x dilihat
Perpindahan sementara domain LPSE Kabupaten Donggala
977x dilihat
Persiapkan Perpres Baru, LKPP Sosialisasi Katalog Elektronik dan E-Purchasing Di Kota Malang

Terbaru

15 Oct 00:24
Ratusan Penyedia Katalog Ramaikan Sosialisasi OSS & Pengelolaan serta Evaluasi e-Katalog LKPP
10 Oct 19:40
Pengumuman Upgrade LPSE Versi 4.3 Kabupaten Pesawaran
10 Oct 11:42
Sistem OSS & Pendaftaran NIB : Membantu Para Pelaku Usaha; LKPP Gandeng Kemenko Bidang Perekonomian
08 Oct 16:33
Sosialisasi SPSE 4.3 dan Implementasi Cloud LPSE Regional 3 Rampung Digelar
04 Oct 21:29
Rapat Koordinasi - LKPP Kejar Pengembangan Sistem Informasi/ Teknologi yang Berorientasi Terkini dan Kedepan