Ditulis oleh Aina Isnaini • 06 Mar 08:56
eproc 201x dilihat
Berita

Tim Pengelola Katalog Elektronik Perketat Pengawasan E-purchasing Obat dan Alat Kesehatan


Menjadi fasilitator kebutuhan barang dan jasa pemerintah pusat maupun daerah, LKPP juga turut menjadi  lembaga yang berkomitmen dalam mengoptimalisasi pengadaan barang dan jasa dengan bersih dan transparan.

Pelaksanaan komoditas obat dan alat kesehatan juga tidak luput dari pengawasan LKPP terutama Direktorat Pengembangan Sistem Katalog. Saat ini pengadaan obat dan alat kesehatan cukup menjadi perhatian Direktorat Pengembangan Sistem Katalog, dikarenakan pada temuan lapangan banyak pengaduan dari instansi yang memesan terkait permasalahan pengadaan barang oleh penyedia yang tidak sesuai dengan kontrak pengadaan.

Permasalahan yang sering terjadi adalah penyedia memberlakukan minimum order kepada pemesan dan juga keterlambatan pengiriman yang sering dialami. Kedua permasalahan inilah yang ingin dituntaskan Tim Pengelola Katalog agar kepatuhan terhadap kontrak pengadaan menjadi acuan para penyedia dalam melakukan e-purchasing.

Pada dasarnya pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai kebutuhan. Untuk obat dan bahan medis habis pakai, nilai pengadaan tidak dapat ditentukan berdasarkan minimum order, namun berdasarkan kebutuhannya, dimana kebutuhan setiap instansi berbeda-beda tergantung besar kecilnya instalasi farmasi yang bersangkutan.

Menuntaskan permasalahan itu, Tim Pengelola Katalog akan melakukan pengawasan yang lebih intensif untuk membenahi isu yang ada. Kasubdit Pengelolaan Katalog, Dwi Satrianto mengungkapkan “Untuk saat ini Tim Pengelola Katalog sedang melakukan pembenahan secara bertahap kepada para penyedia obat dan alat kesehatan yang melakukan pelanggaran kontrak dengan pemberitahuan dan juga pemanggilan klarifikasi”.

Disinggung terkait sanksi yang akan dikenakan bagi para penyedia yang menetapkan minimum order dan juga keterlambatan pengiriman, menurutnya perlu adanya peninjauan terlebih dahulu dan mengusulkan adendum Kontrak Katalog untuk pengenaan sanksi terkait dengan permasalahan tersebut.

Bisa memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang timbul, menurutnya penerapan monitoring dan evaluasi akan lebih ekstra dilakukan Tim Pengelola Katalog. “mulai 2018 ini, monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan lebih intensif untuk melihat kepatuhan penyedia dalam kontrak yang sudah ada”

Hal ini dilakukan guna efisiensi  belanja pemerintah bisa terlaksana dengan baik. “ Ekatalog dibangun bersama pemerintah dan penyedia barang dan jasa, sehingga ketika pasar sudah tercipta, maka diharapkan bisa lebih dewasa dalam berbisnis” tutupnya.
ekatalogepurchasing

Kategori

Populer

1294x dilihat
PT Philips Indonesia Commercial Adakan Program Promosi
885x dilihat
Persiapan Rilis SPSE 4.3 Seksi Pengembangan Aplikasi SPSE Gelar Usability Testing
867x dilihat
Gangguan Teknis Aplikasi SiRUP LKPP
849x dilihat
Perpindahan sementara domain LPSE Kabupaten Donggala
767x dilihat
Persiapkan Perpres Baru, LKPP Sosialisasi Katalog Elektronik dan E-Purchasing Di Kota Malang

Terbaru

24 Sep 19:52
Himbauan terhadap Undangan Kegiatan Palsu yang Mengatasnamakan LKPP
24 Sep 19:37
Undangan Sosialisasi e-Katalog dan e-Purchasing di Kota Batam
21 Sep 12:32
Antuasiasme Para Peserta Rekrutmen Pengelolaan Katalog Saat Ikuti Seleksi Kompetensi Bidang
19 Sep 23:46
Pemeliharaan Server LPSE Kab. Pesisir Barat
19 Sep 15:55
Pengumuman kerusakan server dan perangkat pendukung LPSE Way Kanan