Ditulis oleh Aina Isnaini • 08 Apr 10:20
ekatalog 88x dilihat
Katalog

LKPP dan KPK Jalin Mitra Strategis Guna Mendorong Efektivitas Katalog Daerah




Sejak 10 tahun berjalan, LKPP terus berkomitmen untuk menjaga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang transparan dan akuntabel. Semangat yang terus dipegang ini mendapatkan apresiasi baik oleh KPK. Dimana dalam kesempatan pertemuan pada Jumat ini (06/04) di Gedung LKPP keduanya membahas koordinasi pelaksanaan katalog lokal, konsolidasi pengadaan, serta kematangan organisasi Pengadaan LKPP dan KPK.

Suksesnya program Pilot Project Katalog Daerah yang diselenggarakan oleh LKPP dan MCA-I di beberapa kota di Indonesia, memberikan pengaruh baik terhadap meningkatnya minat dan antusiasme daerah – daerah lainnya untuk mengikuti penggunaan sistem katalog daerah.

Atas latar belakang itulah Kepala LKPP, Agus Prabowo, mengungkapkan pemikirannya untuk bagaimana LKPP mampu memfasilitasi pemerintah daerah lainnya akan kebutuhan pengadaan barang dan jasa yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

 “yang mesti kita siapkan ini bagaimana caranya agar LKPP tidak kelelep, karena gini saat kami mulai suarakan ekatalog lokal ini, berbondong – bondong yang ingin (e-katalog daerah) ini”

Untuk itu dalam kesempatan yang ada, dirinya menginginkan diskusi yang terintegrasi antara LKPP dan KPK guna menciptakan kerangka kerja yang lebih optimal melalui metode baru guna mengejar perkembangan pengadaan yang terus meningkat jumlahnya.

Ungkapan tersebut sejalan dengan pemaparan gambaran kinerja katalog melalui data transaksi yang ada oleh Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan, Robin Asad Suryo yang  menyampaikan data transaksi e-purchasing dari 43 komoditas yang ada terdapat 10 komoditas terbesar pada tahun 2017 dengan nilai mencapai Rp 45,28 T atau 89% dari total transaksi yang bernilai 50,87 T. Angka ini menunjukan besarnya transaksi belanja pengadaan melalui e-purchasing di tahun 2017.

Akan tetapi menurut Robin, angka tersebut masih sedikit jika dibandingkan dengan nilai belanja barang dan jasa di 2018 dengan APBN dan APBD yang sekitar hampir 800 T. Untuk itu menurutnya LKPP perlu lebih mendorong jumlah komoditas katalog salah satunya dengan memberikan kewenangan kepada sektoral dan daerah yang bisa menjadi jalan keluarnya.

“nilai yang kalau kita bandingkan dengan nilai belanja barang dan jasa di 2018 ini, APBN dan APBD yang sekitar hampir 800 T itu berarti baru sekitar 7,5%. Padahal kalau kita melihat postur atau struktur belanja pemerintah itu mestinya belanja barang dan jasa yang bisa menggunakan sistem katalog tidak hanya 7,5%, tetapi bisa lebih dugaan saya hingga 15-20% dari total belanja barang dan jasa nasional. Tentunya ini adalah peluang yang sangat besar, tapi ini kembali sejauh mana kemampuan LKPP untuk mendorong atau meningkatkan jumlah barang dan jasa komoditas yang ada di katalog. Tentunya kembali upaya kita memberikan kewenangan kepada sektor dan daerah menjadi jalan keluar untuk meningkatkan komoditas di katalog”.




Dari gambaran total transaksi yang terjadi, KPK menyoroti akan isu pencegahan korupsi dalam jumlah nilai transaksi belanja barang dan jasa yang besar, sehingga pengawasannya juga perlu dipantau Bersama LKPP melalui upaya penggunaan e-purchasing dalam katalog elektronik yang bisa meminimalisir tindakan korupsi.

Sejalan dengan itu, Kepala LKPP menanggapi dengan positif gagasan tersebut dengan menyelaraskan tujuan LKPP dalam pengadaan barang dan jasa yang berkonsep value for money dengan pencegahan korupsi yang menjadi perhatian utama KPK.

Program pelaksanaan katalog daerah yang sudah dilakukan di beberapa Kota di Indonesia Bersama M-CAI menjadi upaya yang baik dalam menggawangi tujuan LKPP dan KPK. Untuk itu pembahasan Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan menginginkan LKPP bisa memberikan metode konsolidasi pengadaan baru guna pencegahan korupsi pengadaan barang dan jasa di katalog daerah.

Dengan adanya rapat koordinasi ini, keduanya sepakat untuk melaksanakan katalog daerah di kota-kota lainnya yang sudah menjadi target pelaksanaan selanjutnya. Kedepannya melalui sosialisasi ke daerah – daerah, KPK akan mendorong Kepala Daerah dan juga Sekretaris Daerah lainnya untuk melaksanakan program modernisasi pengadaan barang dan jasa.




Untuk mensukseskan gagasan tersebut, LKPP akan menggandeng UKPBJ dan perwakilan daerah lainnya yang sudah bergabung dalam pelaksanaan katalog daerah untuk bisa berbagi ilmu penerapan penggunaannya dalam sosialisasi ataupun pelatihan teknis di kota selanjutnya.

Dengan adanya penerapan katalog daerah tentunya membantu pemerintah daerah dan juga instansi terkait dalam memudahkan pembelian pengadaan barang dan jasa yang lebih efisien, transparan, serta akuntabel. (AI)

Lihat juga : Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Kerjasama Katalog Elektronik Daerah Antara LKPP Dengan Pemkot Medan



Kategori

Populer

439x dilihat
Pentingnya Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Baik
438x dilihat
Gangguan Teknis Aplikasi SiRUP LKPP
396x dilihat
PT Philips Indonesia Commercial Adakan Program Promosi
253x dilihat
LKPP Laksanakan Proses Evaluasi Klarifikasi dan Evaluasi Administrasi Serta Pembuktian Kualifikasi Alat Kesehatan 2018
246x dilihat
LKPP Proaktif Berikan Bimbingan Teknis Kepada Penyedia Katalog

Terbaru

13 Jul 17:53
Belanja Cepat Cara Tepat Dengan Menggunakan e-Katalog
13 Jul 16:58
Pengelolaan Katalog Lanjutkan Perpanjangan Kontrak Katalog Penyedia Alat Kesehatan
11 Jul 16:02
Maintenance Portal Eproc
06 Jul 14:24
Jadwal Management Training LPSE dan Admin Sistem LPSE Bulan Juli 2018
03 Jul 12:13
Katalog Terima Usulan Penambahan Kategori dan Produk Online Shop Peralatan Komputer