Ditulis oleh Aditya Kurniawan • 13 Feb 13:56
eproc 1608x dilihat
Berita

MenPAN: Kita Akan Push 100% e-Proc


Jakarta – Pemanfaatan e-procurement dalam pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mewujudkan reformasi birokrasi merupakan salah satu agenda penting pemerintahan Presiden Joko Widodo lima tahun ke depan. Untuk itu, Pemerintah menginginkan agar e-procurement dllaksanakan sepenuhnya 100% oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi.

Hal itu disampaikan oleh Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandy saat melakukan kunjungan ke kantor LKPP di SME Tower, Jakarta, Kamis (12/02).

“Kita akan push semua, baik Kementerian/Lembaga ataupun Pemerintah Daerah,” tegasnya saat meninjau salah satu ruangan monitoring LPSE di Lantai 17.

Sebagaimana diketahui, data LKPP menyebutkan bahwa pemanfaatan e-procurement masih terbilang rendah hingga saat ini. Prosentasenya masih di bawah 35% dari seluruh anggaran belanja barang/jasa pemerintah.

Lanjut Yuddy, kepatuhan penggunaan e-procurement akan digunakan pemerintah sebagai standar dalam pemberian reward dan punishment kepada K/L/D/I.”Bagi mereka yang melaksanakan akan mendapat catatan positif dan akan mendapat bantuan dari Pusat, namun jika sebaliknya maka akan dianggap tidak transparan dan tidak akuntabel,” katanya.

Yuddy menambahkan, mengenai reward dan punishment akan segera dibuat dan diimplementasikan. Baginya, yang terpenting sekarang adalah menyiapkan langkah-langkah cepat agar kesadaran K/L/D/I untuk memanfaatkan e-procurement dapat segera terlaksana. “Kita akan paksa semuanya untuk menggunakan sistem lelang secara elektronik,” tegasnya.

Ia juga meminta LKPP agar memberi saran ataupun masukan apabila terdapat kendala yang muncul di lapangan, baik itu sesuai tupoksi LKPP ataupun secara lintas sektoral. “Apa yang harus kita genjot supaya cepat. Langkah pemerintah apa yang harus dilakukan,” Lanjutnya.

Dia melanjutkan, sebagai salah satu pilar reformasi birokrasi, pengembangan e-procurement akan didukung penuh oleh pemerintah. “Kita perbaiki sistemnya dengan terarah. Jika berhasil maka indeks peningkatan reformasi birokrasi akan melesat,” tuturnya.

Selain itu, ia juga mengharapkan agar LKPP mempercepat dan menginventarisir kebutuhan e-katalog agar pelaksanaan belanja barang/jasa pemerintah semakin cepat dan transparan. . “ Lima tahun kedepan, prosentasi barang di katalog harus lebih besar dari yang dilelang, “ kata Yuddy.

Dalam kesempatan yang sama Kepala LKPP menyebutkan bahwa barang yang telah masuk ke dalam sistem katalog LKPP saat ini berjumlah lebih dari 17 ribu produk. Agus mengatakan,  jumlah tersebut akan terus bertambah karena saat ini LKPP sedang melakukan negosiasi harga dengan banyak penyedia.

 

SUMBER : lkpp.go.id

FOTO : Taufan


Kategori

Populer

20501x dilihat
LKPP Resmi Keluarkan Format Standar Dokumen Pengadaan Terbaru
15637x dilihat
Melalui Training ISO 27001: 2013 LPSE Tingkatkan Kapasitas Manajerial Keamanan Informasi
15383x dilihat
Kemenpar Gelar Workshop Aplikasi SPSE V 4, E-Lelang Cepat, SIKaP dan e-Purchasing Versi 4
13981x dilihat
Rapat Implementasi SPSE 3 dan 4
13725x dilihat
Sosialisasi Perpres 54/2010 dan Perubahannya dalam Implementasi pada Aplikasi SPSE bagi Auditor

Terbaru

22 Feb 13:45
Pemberitahuan Maintenance Server LPSE Kabupaten Humbang Hasundutan
18 Feb 15:34
Pemeliharaan Data Center LKPP
29 Jan 09:08
Gangguan jaringan dan permasalahan perangkat server LPSE Provinsi Sulawesi Barat diakibatkan bencana gempa di wilayah Kabupaten Mamuju
22 Jan 13:40
Tata Cara Update SPSE 4.4
11 Jan 10:42
PERUBAHAN PIC LKPP