Ditulis oleh Aditya Kurniawan • 09 Nov 10:12
eproc 723x dilihat
Berita

LKPP dan BSSN Tanda Tangani Nota Kesepahaman Terkait Keamanan Sistem Informasi


Jakarta – Keamaman Informasi, Perlindungan informasi dan transaksi elektronik menjadi isu penting di era digital dan pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini, oleh karena itu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melakukan penandatanganan nota kesepahaman yang berisi 5 poin penting, yaitu :
 
  1. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik;
  2. Pengamanan teknologi informasi dan kominikasi;
  3. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki oleh LKPP dan BSSN;
  4. Pertukaran informasi; dan
  5. Pemanfaatan lain yang disepakati oleh LKPP dan BSSN.
Dalam sambutannya Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian menjelaskan penandatangana nota kesepahaman ini merupakan langkah awal dalam merealisasikan peran BSSN dalam pengamanan, pertukaran informasi, dan transaksi elektronik melalui pemanfaatan sertifikat elektronik. “Penandatangan MOU ini merupakan langkah awal dalam merealisasikan peran BSSN dalam pengamanan, pertukaran informasi dan transaksi elektronik melalui pemanfaatan sertifikat elektronik, pengamanan teknologi informasi dan komunikasi, serta peningkatan dan pengimbangan sumber daya manusia yang ada di BSSN maupun LKPP,” Jelas Hinsa Siburian.

Beliau juga mengatakan dengan adanya penandatangan ini BSSN, LKPP, dan Instansi Pemerintah lainnya bisa bersama-sama menyadari pentingnya keamanan informasi, khususnya dalam implementasi teknologi informasi dilingkungan pemerintah, sehingga tata kelola pemerintah yang bersih, tertib, transparan dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya bisa terwujud melalui SPBE ini.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Roni Dwi Susanto mengatakan tantangan kedepan terkait dengan keamanan sistem informasi semakin besar, tinggi, dan masif, terlebih nilai pengadaan barang/jasa senilai 1.153 triliun ditahun 2019 yang diproses secara elektronik, dan ini membutuhkan bukan hanya aplikasi yang handal tapi pembuatnya harus berintegritas, karena serangan hacker tidak hanya untuk mencari pemenang saja, tapi ada juga yang hanya ingin mengganggu.

Roni Dwi Susanto berharap dari penandatanganan ini dapat meningkatkan kolaborasi antara LKPP dengan BSSN khususnya dalam keamanan sistem informasi. “Oleh karena itu jaminan keaamanan informasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi hal yang mutlak, kami berharap kolaborasi antara LKPP dan BSSN khussusnya dalam keamanan informasi dapat semakin kita tingkatkan,” tutup Roni.

MOUNota KesepahamanLKPP dan BSSNMOU LKPP Dan BSSN

Kategori

Populer

10819x dilihat
LKPP Resmi Keluarkan Format Standar Dokumen Pengadaan Terbaru
6977x dilihat
Undangan Workshop Pengembangan Admin LPSE
6162x dilihat
Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 356/4429/SJ
5557x dilihat
Waspadai Tindak Penipuan Pelatihan VPN Perangkat Firewall Kepada Admin LPSE, 3 - 5 Juli 2018
4926x dilihat
Tim Katalog Adakan Kegiatan Kualifikasi, Re-Negosiasi, dan Perpanjangan Kontrak Katalog

Terbaru

23 Jun 14:41
Pengumuman Maintenance Call Center SPSE
23 Jun 13:44
Maintenance Data Center LKPP
11 Jun 15:37
Pemberitahuan Gangguan Aplikasi /Website LPSE Kabupaten Humbang Hasundutan
15 May 11:22
Peningkatan Peran UMKM dalam Transformasi Digital Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
30 Apr 03:38
Pre-Qualification Evaluation Results System Integrator Core Tax Administration System